Gubernur Sumbar : BPKP Telah Menjadi Mitra Konsultasi Terpercaya Pemerintah Daerah.

Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi kerjasama dan kinerja Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Saudara Buyung Wiromo Samudro, yang telah berperan penting dalam membantu kinerja pemprov Sumbar dan pemkab/ko terutama dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD, peningkatan PedapatanAsli Daerah (PAD), penataan asset daerah, penyusunan laporan serta penyajian laporan LKPJ dan LPPD.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Ir.Benny Warlis, MM pada acara serahterima Jabatan Kepala BPKP Provinsi Sumbar, Auditorium Gubernuran Jum'at (23/4/2021).

Lebih lanjut pj. Sekda Sumbar sampaikan BPKP telah menjadi tempat bertanya dan berkonsultasi yang amat terpercaya. 

"BPKP melalui perwakilan BPKP provinsi Sumbar telah hadir pada saat-saat yang dibutuhkan pemerintah daerah dan  memberikan solusi solusi yang benar-benar bermanfaat dalam menuntaskan berbagai masalah yang dihadapi pemprov Sumbar, " ujar Benny.

Benny juga menyampaika harapan, dibawah kepemipinan baru BPKP Sumatera Barat sebagai lembaga auditor dapat terus berperan sebagai " strategic partner" terutama bagi pemerintah provinsi dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan keuangab dan pembangunan daerah melalui pemantapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen Resiko (Risk Management). 

"Sejauh inj Pemprov Sumbar telah berhasil meraih opini WPT 8 kali berturut-tutut dan berharap untuk dipertahankan pada tahun 2021 dan seterusnya. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran serta dukungan BPKP, maka pendampingan dan masukan tentu amat kami perlukan, " ujarnya. 

Benny juga mengatakan, peran BPKP pendampingan kepada Inspektorat se Sumbar dalam peningkatan Kapabilitas APIP level 3 sangat dirasakan manfaat terutama peran inspektorat dalam memberikan masukan dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah. 

"Saat ini tercatat 8 APIP pemda di Sumbar telah mencapai level 3 kapasitas, sedangkan 16 dari 20 pemda mencapai level 3 maturitas SPIPnya. Kedepan kita meminta peran optimal BPKP dalam mendorong kinerja pemda dan juga memastikan akuntabilitas hasil (autcome) terhadap program dan kegiatan dari visi mewujudkan Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan, " harapannya.  

Sementara Deputi Kepala BPKP Bidang  Investigasi  Agustina Arumsari, Ak.MH.CFE.CrFE.CA, QIA, CGCAE juga menyampaikan, badan pengawas keuangan daerah dan pembangunan sesuai amanat PP nomor 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan prespres nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP memandang perlu  untuk fasilitasi pemerintah daerah dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dalam mencapai tujuan dengan tetap mematuhi segala peraturan yang berlaku dikelola secara efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. 

"Selaku auditor presiden, BPKP mendapat direktif presiden baik melalui PP, peraturan presiden, instruksi presiden maupun arahan langsung untuk berperan aktif mengawal pembangunan negara baik pusat, dan daerah melalui pemberian consulting dan assurance untuk meningkatkan kualitas, transparansi, akuntabel  pengelolaan keuangan dan pembangunan serta kinerja dalam mewujudkan good governance dan clean govermment, " katanya. 

Agustina juga menyampaikan terima kasih kepada Buyung Wiromo Samudro yang telah memimpin Perwakilan BPKP Sumbar selama ini dan ucapkan selamat kepada Ichsan Fuady selalu kepala Perwakilan BPKP Sumbar yang baru, semoga amanah dalam menjalakan tugas.