Eddy Syarif: Kembali kepada UUD 1945 Asli

OPINI - Melihat kehidupan berbangsa Ber-negara akhir-akhir ini banyak kalangan masyarakat prihatin akan nasib bangsa yang telah jauh menyimpang dari harapan pendiri bangsa seperti yang mereka tuangkan ke dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Kini, rakyat tersadar teriakan demi teriakan, itu semakin kencang marah, dan berseru dengan lantang untuk “Kembali kepada UUD 1945 asli”

Baca juga: KPU Kab Kediri Tetapkan Paslon Dito-Dewi Sebelah Kiri

Reformasi 98 telah membawa bangsa ini, tak lagi berpijak pada buminya terbenam pada sifat individulalistik semakin menggila dan tak ada ujungnya. Sistem politik dan bernegara saat ini yang bukan milik kita. Rakyat gamang menitinya.

Oligarki menggurita ke dalam sel-sel darah yang memimpin semakin jauh dari harapan tujuan berbangsa. Seperti yang telah diprediksi oleh pendiri bangsa dulu. Bila kita salah jalan, Bangsa akan terbelah.

Baca juga: Ketua DKPP, Muhammad: Integritas Pilkada 2020 Harus Diutamakan

Pendiri republik pun telah memberi jalan ke arah gotong royong. Gotong royong tersebut suatu falsafah
Yang ada dalam bumi pertiwi ini, dan digali serta,   digerakkan oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penghormatan terhadap martabat manusia Sila keempat menegaskan bahwa di dalam gotong royong pasti terdapat musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Secara inklusif nilai-nilai Pancasila memiliki makna gotong royong.

Hari ini pun, Jumat, 2 Februari pukul 14 wib di Gedung Joeang 1945 Menteng Jakarta, rakyat berkumpul
untuk berseru “Kembali kepada UUD 1945 Asli.” Mari bergabung untuk kembali membawa obor arah bangsa yang benar, UUD 1945 dan Pancasila.

Baca juga: Pesisir Selatan Butuh Perubahan, Ribuan Massa Hantarkan Rusma dan Rudi Mendaftar ke KPUD Pessel

Salam Sehat dan cerdas.

Jakarta, 2 Februari 2024

Baca juga: Bapaslon Abaikan Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran di KPU, Kemendagri Usulkan Sanksi

Eddy Syarif

Tukang Foto Keliling Kampung.
 (Pemerhati Sosial)

Baca juga: Minimalisir Potensi Pelanggaran Pilkada, KPU Selayar Hadirkan Bimtek Penanganan Pelanggaran Administratif