Dugaan Korupsi di Kalbar Diusut, Ini Kasusnya

    Dugaan Korupsi di Kalbar Diusut, Ini Kasusnya

    JAKARTA -   Dittipidkor Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat. Tindak pidana ini diduga terjadi pada 2008-2018.

    Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa menyebut pihaknya telah menaikan status perkara itu ke tahap penyidikan. Hal ini diputuskan dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik pada Selasa, 5 November 2024.

    "Polri telah meningkatkan status penyelidikan kepada penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat (2x50 MW) tahun 2008 sampai dengan 2018 yang mengakibatkan pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat mangkrak atau tidak dapat dioperasikan, " kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.

    Arief menyebut pengerjaan proyek PLTU itu diduga melawan hukum dan terdapat penyalahgunaan wewenang. Akibatnya pekerjaan proyek mengalami kegagalan atau mangkrak sejak 2016, sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

    "Pada tahun 2008 dilaksanakan lelang pembangunan PLTU 1 Kalbar 2x50 MW dengan sumber anggaran dari PT PLN (Persero). Setelah dilakukan proses lelang yang ditunjuk sebagai pemenang adalah KSO BRN, " ujar Arief.

    Arief menjelaskan, KSO BRN sebagai pihak yang ditunjuk pemenang lelang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam tahap prakualifikasi dan evaluasi penawaran administrasi dan teknis dalam proses pelelangan. Selanjutnya, pada 11 Juni 2009 dilakukan penandatanganan kontrak yang antara RR selaku Dirut PT BRN mewakili konsorsium BRN dengan FM selaku Dirut PT PLN (persero).

    "Dengan nilai kontrak sebesar USD 80 Juta dan Rp507 M atau sekitar Rp1, 2 T dengan kurs saat ini, " jelas Arief.

    Setelah itu, PT BRN mengalihkan seluruh pekerjaan proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar kepada pihak ketiga, yaitu PT PI dan QJPSE yang merupakan perusahaan energi asal Tiongkok. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, pembangunan PLTU 1 Kalbar 2x50 MW mengalami kegagalan atau mangkrak, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sejak 2016.

    "Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar mencapai USD 62, 410 juta dan Rp 323, 2 miliar, " pungkasnya.

    jakarta
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Hendri Kampai: Jangan Mengaku Jurnalis Jika...

    Artikel Berikutnya

    Polri Tangkap 2 Tersangka Mafia Akses Judi...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Tokoh & Masyarakat Dusun Candi Kompak Dukung dan Siap Menangkan Dedy-Dayat
    Giat Ngopi Bareng Kapolresta Bogor Kota Bersama Polisi RW Hingga Tokoh Agama
    Antisipasi Tawuran, Samapta Polsek Bogor Tengah Maksimalkan Patroli
    Gerak Cepat Satlantas Polresta Bogor Kota Tanggapi Aduan Masyarakat Melalui Nomor Hotline Kapolresta
    Polisi Amankan 6 Remaja di Bogor, Dua Celurit Ikut Disita

    Ikuti Kami