JAKARTA - Kementerian Kesehatan memahami adanya keterlambatan pelaporan, baik untuk kasus-kasus terkonfirmasi, kasus-kasus sembuh, maupun kasus-kasus meninggal, khususnya akibat peningkatan kasus dua bulan terakhir. Saat ini, masih lebih dari 50 ribu kasus belum terupdate status akhirnya.
“Kementerian Kesehatan mendukung pemerintah daerah untuk menyelesaikan updating kasus ini dalam waktu sesingkat-singkatnya, agar sesegera mungkin kita dapat menyajikan data yang lebih akurat dan tepat waktu, ” ujar Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Sabtu (14/08/2021).
Dia menegaskan, angka kematian tidak dihilangkan dari laporan harian yang disampaikan kepada publik setiap harinya. Saat ini komponen angka kematian sedang dilakukan perbaikan untuk kita dapat menentukan level PPKM lebih tepat. dr. Nadia pun memastikan, pihaknya tetap berkomitmen tinggi terhadap transparansi data dan untuk melakukan perbaikan terus menerus terhadap kualitas data nasional.
Dalam kesempatan itu, dr. Nadia menyampaikan, secara nasional, terjadi penurunan kasus konfirmasi sebanyak 18% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Akan tetapi terdapat varian di setiap provinsi. Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Gorontalo, dan Bangka Belitung mencatatkan peningkatan kasus lebih dari 20% dibandingkan dengan pekan sebelumnya.Penurunan kasus signifikan terutama terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang sangat mempengaruhi tren penambahan kasus secara nasional.
Terkait testing rate dan positivity rate, menurut dr. Nadia merupakan indikator yang tidak dapat dipisahkan. Positivity rate hanya dapat diinterpretasikan jika target tes yang menunjukkan bahwa surveilans adekuat mencapai target minimal 1 orang per 1000 penduduk per pekan. Secara nasional testing rate saat ini adalah 3.53 per 1000 penduduk per pekan dengan positivity rate mingguan sebesar 23.6% walau tren positivity rate terus menurun di awal Juli 30.1%, dan saat ini menurun hingga 22.5%.
dr. Nadia memaparkan, adapun provinsi yang belum mencapai target testing tersebut yaitu Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku. Untuk itu, pihaknya terus menggalakkan pelacakan kontak erat, karena itu merupakan kunci untuk menemukan kasus lebih awal, agar segera diisolasi/karantina sehingga tidak menyebar dengan terus melibatkan semua pihak, terutama TNI dan Polri, jumlah kontak erat yang dilacak semakinmeningkat. Pemerintah juga terus mengupayakan tracing ditingkatkan dengan memperbaiki sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan
“Diharapkan semua daerah dapat meningkatkan dan mempertahankan testing terutama untuk kasus-kasus suspek dan kontak erat yang ditemukan, ” ujarnya.
Selanjutnya, kata dr. Nadia, per 12 Agustus, tidak ada provinsi yang mencatatkan Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur isolasi lebih dari 80%. Tentunya hal ini menggembirakan sehingga dapat menekan beban sistem kesehatan di rumah sakit.
“Namun untuk BOR ICU, terdapat 4 provinsi dengan BOR ICU lebih dari 80% yaitu Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau, ” katanya.
Lebih lanjut, dr. Nadia mengatakan, Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 3 dan level 4 di wilayah Jawa dan Bali telah dilaksanakan sejak 3 juli 2021 sampaidengan saat ini. Secara nasional, berdasarkan perhitungan menggunakan 6 indikator Kementerian Kesehatan, jumlah provinsi di level 4 menurun dari pekan lalu. Seperti di Pulau Jawa, Jawa Barat dan Banten sekarang sudah level 3.
Menurutnya, angka pekan kejadian kasus atau insidensi di Pulau Jawa dan Bali tampak menurun dalam 2-3 terakhir yang berdampak besar pada penurunan insidensi kasus secara nasional. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa insidensi kasus meningkat di wilayah-wilayah luar Pulau Jawa-Bali, sehingga harus terus memperkuat upaya testing, lacak dan isolasi, serta meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, sekaligus mengantisipasi lonjakan kasus yang dapat menekan sistem kesehatan terutama rumah sakit di wilayah luar Jawa.
Dia menjelaskan, beberapa provinsi yang menunjukkan penurunan kasus harian dimana terjadi penurunan yang signifikan jumlah kasus yang masuk rumah sakit. Sekitar 90% kasus ada di masyarakat dan menjalani isolasi mandirimaupun isolasi terpusat sehingga diharapkan tidak ada kasus yang terlambat rujuk karena ketidaktahuan terkait tanda-tanda bahaya. Apalagi dengan catatan BOR yang semakin menurun diharapkan pasien-pasien dengan gejala berat bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit.
dr. Nadia mengingatkan, pasien yang dapat menjalani isolasi mandiri hanya yang tidak bergejala atau memiliki gejala ringan tanpa sesak. Penurunan kasus dan penurunan jumlah orang yang masuk rumah sakit adalah tanda yang positif dimana tekanan dan beban kepada rumah sakit semakin berkurang.
“Kita berharap segala upaya yang sudah kita lakukan melalui kegiatan testing, lacak dan isolasi, vaksinasi dan peningkatan kepatuhan terhadap protokol terus kita pertahankan dan tingkatkan, ” ujarnya. (***)