Tony Rosyid
SUMATERA UTARA - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan rekrutmen guru honorer di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sebab, menurutnya, Komisi X DPR RI telah memperjuangkan agar Kabupaten Langkat mendapatkan jatah pengangkatan guru honorer sebanyak 2.500 orang. Namun, yang lulus tes guru honorer menjadi berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercatat hanya 2-3 orang.
“Karena itu, kita kecewa. Pada tes pertama saja banyak yang ikut tapi hanya dua-tiga yang lulus. Nah, ini artinya tidak seriusnya di mana? Kita minta semuanya serius, ” ujar Djohar saat menjadi memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Langkat dalam rangka pengawasan Formasi GTK-PPPK dan Kurikulum Prototipe/Merdeka Belajar, di Langkat, Sumut, Jumat (8/4/2022).
Diketahui, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dua di antaranya adalah kebijakan Program 1 Juta Guru PPPK dan Episode 15 Merdeka Belajar: Kurikulum Merdeka. Program yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan guru ini dalam implementasinya menemukan banyak kendala. Satu di antaranya disebabkan karena usia para guru honorer tersebut yang sudah bertahun-tahun menjalani pengabdian. Sehingga, kesulitan jika harus mengikuti tes formal menjadi PPPK sebagaimana amanat dari UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sehingga, Djohar berharap seperti awal perjanjian Komisi X dengan pemerintah bahwa guru honorer ini sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi untuk menghasilkan orang-orang terbaik di negeri ini. “Mereka hanya perlu formalitas saja ikut tes itu sesuai dengan UU. Tapi tidak harus lagi segala macam hal yang memberatkan mereka. Sehingga banyak mereka yang kecewa, diharapkan bisa dapatkan penghargaan dari pemerintah tapi tidak bisa, ” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.
Terakhir, Djohar berharap, Pemerintah Kabupaten Langkat terus mengajukan semua nama guru honorer ke pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, hingga kini dari target 1 Juta Guru PPPK, jumlah keseluruhan yang baru diusulkan oleh pemerintah daerah secara total hanya 570.589 formasi. “Para guru honorer ini harus dibimbing untuk bisa mendapatkan tes lagi. Kita sudah bicara dengan Mendikbudristek, jika gagal maju lagi. Karena jatah yang kita sepakati 1 juta guru. Ini baru terpenuhi sekitar bahkan belum sampai 500 ribu. Jadi, masih banyak peluang, kepada Guru GTK semangat ikut tes, ” pesannya.
Tri 
Syafrianto 
Mulyadi Umar 
