Cegah PHK, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tak Tambah Beban Pelaku Usaha

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lapangan usaha yang paling terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatab Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli di Jawa-Bali. Langkah ini dinilai Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, penting dilakukan agar tidak ada gelombang baru pemutusan hubungan kerja (PHK). Seperti di sektor usaha ritel dan juga restoran.

Baca juga: Dukung Program KKP, DPR RI Setujui Usulan Anggaran Rp3,2 triliun untuk Lumbung Ikan Nasional di Maluku

Berdasarkan panduan PPKM Darurat yang dirilis Kemenko Marives, pusat perbelanjaan/mal dan pusat perdagangan ditutup, sementara restoran hanya bisa melayani pesan antar. “Untuk sektor-sektor ini harus diperhatikan betul. Kalau perlu kasih mereka insentif agar tetap bertahan. Dan jangan tambah beban pelaku usaha, tapi sebaliknya harus diringankan, " kata Gus Muhaimin dalam keterangan persnya, Minggu (4/7/2021).

Baca juga: Penetapan Propemperda Tahun 2021 dan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang APBD Kota Blitar

Menurut Gus Muhaimin, sektor manufaktur juga perlu diberi stimulus baru dalam berbagai bentuk, baik itu berupa pinjaman berbunga rendah, penjaminan kredit hingga insentif pajak. "Tujuannya bukan agar mereka berekspansi, melainkan agar mereka tidak melakukan PHK karyawan dan melakukan perekrutan kembali, " ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca juga: Audensi KRPK dengan DPRD Kabupaten Blitar Terkait Pengelolaan Bansos Covid-19

Terlebih untuk mengurangi risiko pandemi, lanjut Gus Muhaimin, pengusaha sektor manufaktur akan lebih memilih untuk menggunakan sedikit tenaga kerja dan menambah kapasitas mesin. Hal yang tak kalah penting untuk mencegah PHK selama penerapan PPKM Darurat adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Baca juga: Jaga Stabilitas NKRI, Arteria Dahlan Sosialisasikan 4 Pilar Bersama Umat Hindu di Blitar

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra0 itu menyatakan, meski restoran masih boleh dibuka dan aktivitas produksi industri kritis diizinkan work from office 100 persen, mereka tetap tidak bisa bertahan jika tidak ada permintaan. Karena itu, kehadiran dan kepedulian pemerintah bagi mereka tetap menjadi andalan. "Pemerintah perlu mengintensifkan bansos dan stimulus terlebih untuk sektor-sektor paling terdampak seperti pariwisata, transportasi, ritel dan lain-lain, " ungkapnya. (sf)

Baca juga: Lakukan Upaya Banding, Hajja Salmawati Optimis Menang