Bawaslu RI: Mayoritas Paslon Pilkada 2020 Langgar Protokol Kesehatan

Bawaslu RI: Mayoritas Paslon Pilkada 2020 Langgar Protokol Kesehatan
Anggota  Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan, mayoritas pasangan calon (paslon) di Pilkada 2020  masih melakukan kampanye pertemuan tatap muka.

Para paslon itu juga  tidak mematuhi aturan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Pelanggaran protokol kesehatan tersebut ditemukan di 35 kabupaten/kota di mana masih tim kampanye tidak memastikan protokol pencegahan Covid-19 selama kampanye berlangsung, " kata  anggota  Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, melalui keterangannya, Kamis (1/10/2020).

Menurut Afifuddin, paslon yang melanggar protokol kesehatan tersebut terjadi di Depok, Trenggalek, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Pasangkayu, Makassar, dan Solok Selatan.

Afifuddin memerinci, dari 582 kegiatan kampanye tersebut, sebanyak 250 (43 persen) merupakan kampanye dengan metode pertemuan terbatas atau tatap muka. Berikutnya, 128 kegiatan (22 persen) berupa penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye sebanyak 99 kegiatan (17 persen), kampanye media sosial sebanyak 64 kegiatan (11 persen), serta kampanye daring sebanyak 41 kegiatan.

Massa kampanye berlangsung selama 71 hari, mulai 26 September sampai 5 Desember. Pada hari pertama pelaksanaan kampanye, ia melaporkan terdapat 59 kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan kampanye paslon.

Dari 59 kabupaten/kota tersebut, terdapat 20 kabupaten/kota yang berkampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye dari kepolisian. Ada delapan kegiatan tim kampanye paslon yang melanggar ketentuan protokol kesehatan, terjadi di Tanjung Jabung Barat, Sungai Penuh, Bandung, Purbalingga, Mojokerto, Dompu, Kaimana, dan Medan.

Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan penertiban dengan menurunkan 82.198 alat peraga kampanye (APK) yang di 46 kabupaten/kota. Sedangkan pada hari kedua pelaksanaan kampanye, terdapat 6.905 APK yang melanggar di 26 kabupaten/kota sehingga diturunkan oleh Bawaslu.

Sementara, 10 kegiatan kampanye di hari kedua tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat, terjadi di daerah Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul, dan Tojo Una-Unan. Bawaslu menemukan kegiatan kampanye di 29 kabupaten/kota tidak terdapat STTP.

"Hal ini disebabkan oleh perizinan yang membutuhkan waktu, tim kampanye hanya memberitahukan informasi ke penyelenggara pemilihan, pasangan calon sifatnya hanya menghadiri undangan, " katanya.

Sebelumnya Ketua Bawaslu RI Abhan, mengatakan petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.

“Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana, ” ujar Abhan.

Apalagi, ungkapnya, petahana memiliki pengalaman mengendalikan kekuasaan di daerahnya. Sehingga peluang untuk menang lebih terbuka.

Abhan mengatakan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 224 daerah petahana yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah.

“Karena sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan 5 tahun di masa jabatannya, ” katanya.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember 2020. (***)

BAWASLU
AGUS RIYANTO

AGUS RIYANTO

Previous Article

PLN Jalankan Keputusan Menteri ESDM Terkait...

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 91

Postingan Tahun ini: 530

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 39

Postingan Tahun ini: 992

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 32

Postingan Tahun ini: 176

Registered: Jan 24, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 518

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Azhar Harahap

Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Aneh, Oknum Bendahara DPRD Jeneponto Bawa Kabur Uang Negara Rp500 Juta, Sekwan: Itu Alami Tak Perlu Dipersoalkan
Akhirnya Terjawab Sudah, MK Terima Gugatan  Dan Mengadili Perkara PSU Pilkada 2020
Hasil PSU Pilkada Di Gugat Ke MK, Daerah PSU Masuk Sengketa Jilid II

Follow Us

Recommended Posts

Melintas di Bantaeng, Pengendara Dapat Swab Antigen Gratis
17 Orang Warga Asahan Terkonfirmasi Covid-19, 27 Sembuh dan 9 Orang Suspect per 7 Mei
Dukung Program 100 Hari Kerja Bupati Bulukumba, Sejumlah Organisasi Gelar Kerja Bakti
Pemkab. Asahan Ikuti RUPSLB Bank Sumut 2021 Secara Virtual
Kunjungan Tim Monitoring Evaluasi dari Kementerian PAN RB di Kabupaten Asahan