Bawaslu RI: Mayoritas Paslon Pilkada 2020 Langgar Protokol Kesehatan

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan, mayoritas pasangan calon (paslon) di Pilkada 2020  masih melakukan kampanye pertemuan tatap muka.

Baca juga: Terkait Penerapan Protokol Kesehatan, KPU RI Rumuskan Regulasi Kampanye Pilkada 2020

Para paslon itu juga  tidak mematuhi aturan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Baca juga: Bawaslu Deklarasi Pilkada Pesawaran Aman Dan Damai

"Pelanggaran protokol kesehatan tersebut ditemukan di 35 kabupaten/kota di mana masih tim kampanye tidak memastikan protokol pencegahan Covid-19 selama kampanye berlangsung, " kata  anggota  Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, melalui keterangannya, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Ingin Perubahan, Thahar-Rahmat Rangkul Curhat Masyarakat Sukamaju dan Bonebone

Menurut Afifuddin, paslon yang melanggar protokol kesehatan tersebut terjadi di Depok, Trenggalek, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Pasangkayu, Makassar, dan Solok Selatan.

Baca juga: Gerbong Pemuda Desa Kecamatan Bone-Bone Siap Menangkan Thahar-Rahmat

Afifuddin memerinci, dari 582 kegiatan kampanye tersebut, sebanyak 250 (43 persen) merupakan kampanye dengan metode pertemuan terbatas atau tatap muka. Berikutnya, 128 kegiatan (22 persen) berupa penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye sebanyak 99 kegiatan (17 persen), kampanye media sosial sebanyak 64 kegiatan (11 persen), serta kampanye daring sebanyak 41 kegiatan.

Baca juga: Tony Rosyid: Ma'ruf Digoyang, Ma'ruf Melawan

Massa kampanye berlangsung selama 71 hari, mulai 26 September sampai 5 Desember. Pada hari pertama pelaksanaan kampanye, ia melaporkan terdapat 59 kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan kampanye paslon.

Dari 59 kabupaten/kota tersebut, terdapat 20 kabupaten/kota yang berkampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye dari kepolisian. Ada delapan kegiatan tim kampanye paslon yang melanggar ketentuan protokol kesehatan, terjadi di Tanjung Jabung Barat, Sungai Penuh, Bandung, Purbalingga, Mojokerto, Dompu, Kaimana, dan Medan.

Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan penertiban dengan menurunkan 82.198 alat peraga kampanye (APK) yang di 46 kabupaten/kota. Sedangkan pada hari kedua pelaksanaan kampanye, terdapat 6.905 APK yang melanggar di 26 kabupaten/kota sehingga diturunkan oleh Bawaslu.

Baca juga: Dewan Trenggalek Kebut Pembahasan Perda RTRW dan Penyertaan Modal PDAM

Sementara, 10 kegiatan kampanye di hari kedua tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat, terjadi di daerah Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul, dan Tojo Una-Unan. Bawaslu menemukan kegiatan kampanye di 29 kabupaten/kota tidak terdapat STTP.

"Hal ini disebabkan oleh perizinan yang membutuhkan waktu, tim kampanye hanya memberitahukan informasi ke penyelenggara pemilihan, pasangan calon sifatnya hanya menghadiri undangan, " katanya.

Baca juga: Bapaslon Abaikan Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran di KPU, Kemendagri Usulkan Sanksi

Sebelumnya Ketua Bawaslu RI Abhan, mengatakan petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.

“Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana, ” ujar Abhan.

Apalagi, ungkapnya, petahana memiliki pengalaman mengendalikan kekuasaan di daerahnya. Sehingga peluang untuk menang lebih terbuka.

Baca juga: AKAS Pasang Tema Baru "3 Kali Lebih Mantap"

Abhan mengatakan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 224 daerah petahana yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah.

“Karena sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan 5 tahun di masa jabatannya, ” katanya.

Baca juga: Pilkada 2020, Joni Ikwal: Warga Pessel Perlu Waspadai si Raja Sawer

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember 2020. (***)