Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, Imbau Pemerintah untuk Tingkatkan Pemerataan Pembangunan

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, Imbau Pemerintah untuk Tingkatkan Pemerataan Pembangunan
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau pemerintah untuk terus meningkatkan pemerataan pembangunan guna mengantisipasi tantangan divergensi pemulihan ekonomi. Hal ini diungkapkan Puteri menanggapi pemaparan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/6) terkait sasaran dan indikator pembangunan yang termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

“Meski sejumlah indikator mulai menunjukkan sinyal pemulihan yang solid, seperti indeks keyakinan masyarakat yang berada di level optimis, peningkatan nilai ekspor, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang menguat, namun proses pemulihan ekonomi kita sangat divergen. Artinya, pertumbuhan yang terjadi belum merata, baik secara sektoral maupun spasial. Hal ini pun berpotensi memperlebar kesenjangan yang tentunya memerlukan intervensi segera dari pemerintah melalui pembangunan secara sektoral maupun kewilayahan, ” ungkap Puteri melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/6/2021).

Sebagai informasi, fenomena divergensi ini terjadi apabila terdapat perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi, baik secara sektoral maupun spasial, yang dapat memicu terjadinya kesenjangan. Hal ini mulai terindikasi dari tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Sebagai contoh, Pulau Sulawesi mencatat pertumbuhan sebesar 1, 2 persen, sedangkan Pulau Maluku dan Papua tumbuh mencapai 8, 97 persen pada triwulan I-2021. Namun, pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan justru masih minus 2, 23 persen, seperti halnya Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang juga masih terkontraksi cukup dalam pada posisi minus 5, 16 persen.

“Kecepatan pemulihan ekonomi tiap wilayah ini masih belum seragam. Sehingga, strategi pemulihan secara kewilayahan ini juga patut menjadi perhatian Bappenas. Berbagai program dan kegiatan prioritas nasional yang didorong Bappenas dalam RKP tahun 2022 harus memiliki daya ungkit tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus mengurangi disparitas pembangunan, ” urai Puteri.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat kecepatan pemulihan secara sektoral yang masih beragam hingga triwulan I-2021. Beberapa diantaranya, seperti sektor informasi dan komunikasi yang telah tumbuh mencapai 8, 72 persen, sementara sektor transportasi dan pergudangan (-13, 12 persen) serta sektor akomodasi dan makan minum (-7, 26 persen) juga masih tertekan. Puteri pun mengimbau agar pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor yang masih terkontraksi karena turut berdampak kepada pendapatan pelaku usaha dan pekerja.

Lebih lanjut, Puteri menilai bahwa pemerintah perlu lebih optimis untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 yang ditargetkan berada pada rentang 5, 5 hingga 6, 3 persen. Padahal, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka per Februari 2021 sudah berada di kisaran 6, 26 persen.

“Tahun depan kita harap pelaksanaan UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi sudah dapat berfungsi dengan optimal guna menarik investasi ke dalam negeri. Begitu pula dengan proyek-proyek strategis yang didorong Bappenas yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja lokal. Dengan begitu, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan tahun depan perlu ditargetkan dengan lebih rendah lagi, ” tegas Puteri.

Dalam raker tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan sasaran dan indikator pembangunan sebagai berikut tingkat kemiskinan 8, 5 - 9, 0 persen, tingkat pengangguran terbuka 5, 5 - 6, 3 persen, Indeks Pembangunan Manusia 73, 41 - 73, 46, penurunan emisi gas rumah kaca 26, 87 persen, serta rasio gini 0, 376 - 0, 378. Sementara itu, terdapat indikator lainnya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104, serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada kisaran 102-105. (alw/es)

Anggia Erma Rini DPR RI KOMISI IV GOLKAR
Update

Update

Previous Article

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi:...

Next Article

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 281

Postingan Tahun ini: 1313

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 245

Postingan Tahun ini: 1365

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 168

Postingan Tahun ini: 791

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 159

Postingan Tahun ini: 275

Registered: Apr 16, 2021

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
banner

Follow Us

Recommended Posts

Menyambut Hari Bahayangkara, Polres Sumbawa Barat Berikan Layanan Kesehatan Gratis
Pangdam IV/Dip : Bersama Kita Mampu Atasi Pandemi Covid-19
Divif 2 Kostrad Gelar Acara Lepas Sambut Komandan Satuan Jajaran dan Perwira Staf di GOR Vira Cakti Yudha Madivif 2 Kostrad
Kedai Sampan Suguhkan Konsep unik Kuliner di Kalimantan Timur
Prank Call Center 110, Polres Luwu Timur Pulangkan 13 Pelaku Anak Bawah Umur