Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid Kritisi DTKS yang Belum Optimal

Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid Kritisi DTKS yang Belum Optimal
Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos), untuk membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini dinilai tumpang tindih. Pemutakhiran data tersebut diharapkan dapat mendorong efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya dari pemerintah ke masyarakat.

Permasalahan data ini masih terjadi disebabkan beragam faktor. Seperti, belum memadainya anggaran untuk melakukan verifikasi dan validasi data itu, " terangnya saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini membahas Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Hal lainnya yang diungkapkan Nur Azizah adalah terkait anggaran verifikasi dan validasi data sering kali tidak menghitung medan jarak penerima manfaat. Hal itu jadi penghambat pelaksanaan tugas petugas pendata validasi DTKS. Termasuk pula, honor sumber daya manusia pendata dan verifikator dinilai belum memadai.

"Masalah juga dipicu oleh belum terwujudnya sistem integrasi pendataan. Perangkat pendataan dan logistik tim yang mendata juga kurang memadai, " ujar politisi fraksi PKS ini. Ia menyebutkan tak jarang transfer data di daerah yang berada diluar jangkauan telekomunikasi berlangsung tidak optimal.

Dan yang tak kalah krusial yang dikritisi oleh Nur Azizah yaitu struktur organisasi, petunjuk teknis dan perangkat kerja pendataan yang masih belum jelas. Terdapat pemahaman yang berbeda di berbagai dinas sosial di daerah terkait teknis verifikasi dan validasi DTKS.

Oleh karena itu, politisi dapil Jawa Barat VI itu menyarankan agar alokasi anggaran verifikasi dan validasi DTKS harus memadai dan realistis. Serta pengelolaan jumlah dan kualitas pendata serta verifikator harus optimal.

Nur Azizah juga mendorong pemerintah dapat mengintegrasikan data yang dikelola Kemensos dan Kementerian Dalam Negeri untuk memaksimalkan implementasi data bantuan sosial di masa mendatang. "Juga meingkatkan struktur organisasi dan petunjuk teknis pengambilan data, " terangnya. (ah/es)

Nur Azizah Tamhid DPR RI KOMISI VIII
Update

Update

Previous Article

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian,...

Next Article

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto: Restrukturisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 281

Postingan Tahun ini: 1313

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 247

Postingan Tahun ini: 1367

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 168

Postingan Tahun ini: 791

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 159

Postingan Tahun ini: 275

Registered: Apr 16, 2021

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
banner

Follow Us

Recommended Posts

Pengurus Partai Nasdem Kalmas Bang Jay: Hindari Pungutan Liar di Kepulauan Kalmas
Miris, Istri Pasien Penyakit Lambung Dipaksa Teken Surat Persetujuan Isolasi Suami di RSUD Baubau
Kasat Narkoba Polres Way Kanan Ikut Kegiatan Donor Darah Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke - 75
PT Semen Tonasa Gelar Silaturahim dengan Awak Media Pangkep
Resmi Makodim 0411/ LT berganti nama menjadi Makodim 0411/KM