Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid Kritisi DTKS yang Belum Optimal

Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid Kritisi DTKS yang Belum Optimal
Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos), untuk membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini dinilai tumpang tindih. Pemutakhiran data tersebut diharapkan dapat mendorong efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya dari pemerintah ke masyarakat.

Permasalahan data ini masih terjadi disebabkan beragam faktor. Seperti, belum memadainya anggaran untuk melakukan verifikasi dan validasi data itu, " terangnya saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini membahas Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Hal lainnya yang diungkapkan Nur Azizah adalah terkait anggaran verifikasi dan validasi data sering kali tidak menghitung medan jarak penerima manfaat. Hal itu jadi penghambat pelaksanaan tugas petugas pendata validasi DTKS. Termasuk pula, honor sumber daya manusia pendata dan verifikator dinilai belum memadai.

"Masalah juga dipicu oleh belum terwujudnya sistem integrasi pendataan. Perangkat pendataan dan logistik tim yang mendata juga kurang memadai, " ujar politisi fraksi PKS ini. Ia menyebutkan tak jarang transfer data di daerah yang berada diluar jangkauan telekomunikasi berlangsung tidak optimal.

Dan yang tak kalah krusial yang dikritisi oleh Nur Azizah yaitu struktur organisasi, petunjuk teknis dan perangkat kerja pendataan yang masih belum jelas. Terdapat pemahaman yang berbeda di berbagai dinas sosial di daerah terkait teknis verifikasi dan validasi DTKS.

Oleh karena itu, politisi dapil Jawa Barat VI itu menyarankan agar alokasi anggaran verifikasi dan validasi DTKS harus memadai dan realistis. Serta pengelolaan jumlah dan kualitas pendata serta verifikator harus optimal.

Nur Azizah juga mendorong pemerintah dapat mengintegrasikan data yang dikelola Kemensos dan Kementerian Dalam Negeri untuk memaksimalkan implementasi data bantuan sosial di masa mendatang. "Juga meingkatkan struktur organisasi dan petunjuk teknis pengambilan data, " terangnya. (ah/es)

Nur Azizah Tamhid DPR RI KOMISI VIII
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian,...

Next Article

Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Tenaga Honorer...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 275

Postingan Tahun ini: 870

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 209

Postingan Tahun ini: 2127

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 206

Postingan Tahun ini: 2100

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 151

Postingan Tahun ini: 375

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Berkas dan Oknum Kades di Sampang Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Sidoarjo
Pelanggar Lalu Lintas Di Sumbawa Barat Menurun Signifikan
Peristiwa Gantung Diri di Pohon Langsat  Dusun 3 Desa Teba Jawa
Dinkes Sumbar Targetkan 414.582 Stok Vaksin Habis September Ini
Bupati Way Kanan Hadiri Pembukaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PAUD-HI