Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, Sarankan Guru Honorer Senior Diangkat Menjadi PNS Tenaga Kependidikan

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, Sarankan Guru Honorer Senior Diangkat Menjadi PNS Tenaga Kependidikan
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

    JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan agar guru honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya, sebaiknya diadakan mekanisme lanjutan agar mereka dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam masa tersebut, juga harus ada pendampingan dan pelatihan intensif agar para guru PPPK tersebut dapat meningkatkan kapasitasnya sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi guru PNS.

    Hetifah mengungkapkan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sumaryanto, Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) Deitje A. Katuuk, serta Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Bali Gede Adi Yuniarta, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

    Hetifah menyarankan, guru-guru senior yang belum lulus seleksi menjadi guru PNS dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan PNS. “Hal ini sebagai bentuk penghargaan akan pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Kualifikasi yang perlu dimiliki tenaga kependidikan mungkin tidak sekompleks guru, dan hal itu bisa diajarkan melalui adanya pelatihan-pelatihan, ” pungkas politisi Partai Golkar itu.

    Sebelumnya Rektor UNP Ganefri mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang selama ini terjadi terkait guru honorer, antara lain gaji yang rendah, kurangnya penghargaan, serta tidak adanya kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan layaknya guru PNS. “Regulasi ini yang perlu kita atur, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan dan diskriminasi antara guru honorer dan PNS, ” ujar Ganefri.

    Rektor UNY Sumaryanto mengatakan, perekrutan guru dan tenaga kependidikan perlu memperhatikan 3 aspek, tidak hanya penalaran atau kognitif,  psikomotor, dan afektif, termasuk juga karakter.  “Jika kita tidak hati-hati dalam proses rekrutmen, kita dalam analogi dapat seperti membeli kucing dalam karung, ” jelas Sumaryanto.

    Sementara Rektor UNIMA Deitje mengusulkan adanya rekognisi purnabakti dini terhadap guru dan tenaga kependidikan honorer. “Ada guru honorer yang sudah lama tidak diangkat, namun usia sudah mendekati pensiun. Perlu adanya insentif bagi mereka, dengan indikator kinerja utama untuk menentukannya, ” ungkapnya.

    Dekan FE Undiksha Gede Adi mengatakan bahwa kualitas guru perlu menjadi fokus setelah pengangkatan ASN dilakukan. “Pelatihan guru pasca diangkat ini yang perlu menjadi perhatian untuk menjamin kompetensi. Kami harap Komisi X dapat mengembalikan keran LPTK menjadi satu-satunya lembaga untuk menyiapkan guru dan tenaga kependidikan, ” ungkap Gede Adi. (sf)

    Hetifah Sjaifudian DPR RI KOMISI X
    Tony Rosyid

    Tony Rosyid

    Artikel Sebelumnya

    Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda Tegaskan...

    Artikel Berikutnya

    Novita Wijayanti Apresiasi Progres Pembangunan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Sabhara Polsek Bogor Utara Laksanakan Patroli di Jam Kecil, Antisipasi Tawuran dan Geng Motor
    Jum’at Bersih, Polsek Bogor Utara Bersama Warga Datangi Masjid Ar Rahman
    Tak Mengenal Musim, Satuan Lalu Lintas Polsek Bogor Selatan Beraksi
    Jalin Silaturahmi, Kapolsek Bogor Utara Anjangsana ke SMAN 7 Kota Bogor
    Kapolsek Bogor Selatan Sambang Tokoh Agama KH Ujang Nurhakim di Kelurahan Bojongkerta

    Ikuti Kami