Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto Minta Pemerintah Optimalkan Kapasitas Pabrik Gas Oksigen yang Menganggur

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, sebaiknya sebelum memutuskan impor gas oksigen dari luar negeri, pemerintah harus memaksimalkan kapasitas produksi pabrik-pabrik gas oksigen yang menganggur.

Baca juga: Reses DPRD Jatim VII, Ferdians Resa Alvisa Didaulat Menjadi Anggota Kehormatan HIPAKAD

"Upaya tersebut bisa lebih efektif dan bermanfaat bagi pergerakan ekonomi nasional, "ujar Mulyanto dalam siaran persnya, Rabu (7/7/2021) menyusul rencana pemerintah melakukan impor gas oksigen dari Singapura dan Taiwan.

Baca juga: Ini Jawaban Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Terkait P APBD 2020

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, pemerintah perlu mengurai masalah ini secara seksama. Selanjutnya mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat. Dengan kata lain, pemerintah jangan ikut panik dengan langsung mengimpor gas oksigen.

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, Demonstran dan Aparat Bentrok, 4 Mahasiswa Dirawat di RSUD Jeneponto

"Daripada impor lebih baik pemerintah mengoptimalkan kapasitas pabrik gas oksigen yang selama ini menganggur (idle capacity) menuju 100 persen. Kalkulasinya harus matang. Sebab selama ini kinerja perdagangan gas oksigen kita makin membaik, impor terus menurun menuju kemandirian, " jelasnya.

Baca juga: Lepas Bantuan PIP Jalur Aspirasi, Eva Stevany Rataba Kembali dengan Penyaluran Bantuan Mesin Jahit

Mulyanto menyebutkan, data BPS menunjukan impor gas menurun tajam sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Dari impor sebesar 3.9 juta ton di tahun 2017 melorot menjadi hanya sebesar 1.3 juta ton di tahun 2020. 

Baca juga: Aksi Tolak UU Omnibus Law, Ketua PMII Jeneponto Kecam Tindakan Represif Aparat Kepolisian

Dibandingkan dengan produksi gas oksigen dalam negeri yang sebesar 640 juta ton per tahun maka impor gas oksigen kita hanya 0, 2 persen.  Artinya sebesar 99, 8 persen kebutuhan gas oksigen dipenuhi dari pengadaan domestik. Ini pun masih dengan kapasitas produksi sebesar 74 persen. Masih ada kapasitas yang menganggur sebesar 26 persen atau sekitar 225 juta ton per tahun.

"Ini prestasi yang membanggakan. Bahkan beberapa waktu lalu kita berhasil membantu gas oksigen ini ke India, " lanjut Mulyanto.

Sementara, dalam paparan Kemenkes saat Rapat Kerja di DPR menyebutkan, saat ini alokasi oksigen untuk sektor industri sebesar 70 persen. Sedangkan sektor kesehatan dialokasikan hanya sebesar 30 persen. Dengan kata lain, kebutuhan untuk medis sebesar 800 ton per hari (atau 292 juta ton per tahun) dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2.000 ton per hari (730 juta ton per tahun).

Baca juga: Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2021 DPRD Kabupaten Blitar

"Jadi kalau digeser kuota sektor industri ke sektor kesehatan, apalagi kalau kapasitas pabrik oksigen yang menganggur ini dioptimalkan, maka masih ada sisa sebesar 137 juta ton per tahun. Artinya produksi gas oksigen dalam negeri relatif cukup, " tegasnya.

Jadi, lanjutnya, apa yang dilakukan pemerintah untuk menggeser alokasi gas oksigen industri untuk kesehatan sampai 100 persen di masa-masa panik seperti sekarang ini sudah tepat. Sehingga, tambah Mulyanto, yang perlu segera dilakukan adalah kebijakan untuk mengoptimalkan kapasitas pabrik gas oksigen yang menganggur menuju 100 persen. Ini hal strategis yang perlu dilakukan. Agar negara kita tidak mengandalkan impor lagi.

Baca juga: Paripurna DPRD Provinsi Lampung Setujui Tujuh Ranperda

Selain itu Mulyanto minta Pemerintah memperhatikan aspek pengawasan, terutama pada jaringan distribusi, termasuk juga transportasinya. Pemerintah, melalui aparat pengawasannya, perlu memastikan, bahwa tidak ada penimbunan tabung gas oksigen yang menyebabkan kelangkaan tersebut.  Atau ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. 

Selain itu, pemerintah perlu mensosialisasikan kondisi yang ada kepada masyarakat, agar tidak terjadi panic buying.  Jangan sampai masyarakat yang tidak membutuhkan, banyak menyimpan gas oksigen ini di rumah. (ayu/es)