Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina: Anggaran Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data Perlu Dikawal

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyuarakan mengenai alokasi APBN untuk Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data yang sebelumnya telah dibahas pada rapat Komisi VI. Nevi mengatakan, Fraksi PKS terus menerus mendorong anggaran untuk penguatan Digitalisasi UMKM berbasis data tunggal.

Baca juga: Lisda Hendrajoni Kunker di Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan

Menurutnya, perbaikan data UMKM penerima bantuan dan membangun link and match antara UMKM dengan BUMN, swasta dan pasar mesti segera dibangun sehingga di masa datang akan ada kemudahan berbagai hal dalam tata kelola dan tata laksana industri dan perdagangan secara nasional.

Baca juga: Reses di Tondon Matallo Toraja Utara, Eva Stevany: Marilah Bersama, Kita Mencerdaskan Masyarakat

"Anggaran untuk Digitalisasi UMKM sangat penting untuk meningkatkan penjualan produk UMKM dalam masa pandemi ini. Kebijakan yang nantinya akan menguntungkan rakyat banyak mesti segera di gesah, sehingga rakayat dapat merasakan secara langsung kebijakan negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, " ujar Nevi, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: DPRD Lampung Barat Terima Aktivis Yang Menolak UU Cipta Kerja

Saat ini, lanjut Nevi, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, yang lebih menyukai belanja secara online. Jumlah UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital baru mencapai 12 juta pelaku usaha berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM per Februari 2021. "Ini artinya baru 13 persen dari total 64 juta pelaku UMKM, masih sangat kecil, " jelas Nevi.

Baca juga: Lepas Bantuan PIP Jalur Aspirasi, Eva Stevany Rataba Kembali dengan Penyaluran Bantuan Mesin Jahit

Ia merujuk pada  Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana ada pengaturan kebijakan 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah diperuntukan bagi UMKM. Amanah UU Cipta kerja, harus dioptimalkan khususnya di masa pandemi ini. Belanja barang dan jasa BUMN bisa melibatkan UMKM, sehingga UMKM masuk dalam rantai pasok bagi industri di BUMN dan perusahaan swasta

Baca juga: Komisi 4 DPRD Jeneponto Temui Konstituennya, Nurlaila Basir: Dulu Rakyat Bantu Saya

"Ketika digitalisasi UMKM dan perbaikan data ini sudah terbentuk dengan kokoh, kedepannya diharapkan akan terjadi banyak efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan usaha di kalangan UMKM. UMKM secara bertahap pada setiap levelnya secara berkala dapat merubah levelnya yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah dan yang menengah sudah keluar dari lingkaran UMKM. Selain itu, pertumbuhan UMKM baru juga diharapkan dapat semakin tumbuh dan berkembang lebih banyak secara kuantitas, " pungkas Nevi Zuairina. (dep/es)