Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska: Kompensasi Bagi Korban Vaksin Harus Jelas

Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska: Kompensasi Bagi Korban Vaksin Harus Jelas
Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar dapat memberikan kompensasi yang jelas terhadap beberapa masyarakat yang meninggal setelah penggunaan vaksin. Sebagaimana diketahui, dalam penggalakan vaksinasi guna mencapai herd immunity, pemerintah memberikan vaksin kepada masyarakat, baik itu Astrazeneca maupun Sinovac di masyarakat.

“Jangan karena kesalahan imunisasi, kesalahan vaksinasi, ada orang meninggal terus dianggap itu kesalahannya Badan POM lah karena dia tidak teliti. Umpamanya, dalam memberikan EUA (Emergency Use Authorization) dan izin edar kepada vaksin, ” ujar Darul dalam rapat dengar pendapat umum Komisi IX dengan Biofarma dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Belum lama ini, masyarakat dihebohkan dengan meninggalnya tiga orang setelah mengikuti vaksinasi astrazeneca dan menimbulkan kecemasan. Terlebih, salah seorang yang meninggal berusia muda dan memiliki riwayat kesehatan yang baik. Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, berdasarkan informasi diketahui bahwa terdapat vaksin bermasalah pada batch tertentu (batch number CTMAV457). Ia pun meminta dilakukan pemeriksaan merk vaksin tersebut.

“Kemudian dari Astrazeneca, kan yang bermasalah kalau tidak salah yang batch-nya, satu batch lah yang sedang dilarang atau di hold dulu untuk tidak diedarkan. Pertanyaan saya, apakah setiap batch nya itu, diperiksa oleh Badan POM atau satu merk astrazeneca, dia berikan EUA, itu sudah berlaku untuk semua batch?” tanya politisi dapil Sumatera Barat I tersebut.

Menjawab pertanyaan itu, Hindra Irawan yang merupakan Ketua Komnas KIPI menjelaskan bahwa kompensasi selama ini sudah ter-cover oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah. 

Selain itu, menurutnya penyebab dari meninggalnya mereka yang divaksin, baik dengan Sinovac maupun Astrazeneca, bukan karena batch pada vaksin tersebut. Data yang diperoleh Komnas KIPI, sebagian besar menunjukkan bahwa korban yang meninggal memiliki penyakit maupun komorbid sebelum dilakukannya vaksin. 

“Itu sudah baku sebelum diedarkan sudah dicek sterilitas dan toksinnya. ada sistemnya ada caranya. Itu dilakukan BPOM. kalau di registrasi, BPOM harus  sampling, ada rumusnya. Zeneca pun demikian. Jadi bukan batch ini. BPOM ini juga mengecek batch lain secara random, ” sanggah Hindra. (hal/er)

Darul Siska DPR RI KOMISI IX GOLKAR
Update

Update

Previous Article

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron,...

Next Article

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 281

Postingan Tahun ini: 1313

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 247

Postingan Tahun ini: 1367

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 168

Postingan Tahun ini: 791

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 159

Postingan Tahun ini: 275

Registered: Apr 16, 2021

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
banner

Follow Us

Recommended Posts

Miris, Istri Pasien Penyakit Lambung Dipaksa Teken Surat Persetujuan Isolasi Suami di RSUD Baubau
Kasat Narkoba Polres Way Kanan Ikut Kegiatan Donor Darah Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke - 75
PT Semen Tonasa Gelar Silaturahim dengan Awak Media Pangkep
Resmi Makodim 0411/ LT berganti nama menjadi Makodim 0411/KM
MTs Al-Ikhlas Menerima Peserta Didik Baru Secara Gratis