Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus Kritisi Rencana Pemerintah Naikkan Tarif Pajak

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus Kritisi Rencana Pemerintah Naikkan Tarif Pajak
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku heran atas rencana pemerintah merencanakan menaikkan tarif pajak (PPN dan PPh). Menurutnya, bukankah rencana itu justru akan menambah beban dan memperlemah daya beli masyarakat.

“Rencana kenaikan Pajak ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat dan jelas dampaknya akan menjadi beban berat kepada masyarakat luas terutama golongan menengah ke bawah, ” ujar Guspardi, dalam siaran persnya, Kamis (27/5/2021).

Anggota Komisi II DPR RI ini menyatakan, saat ini bukan saat tepat menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apalagi kita masih dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih mengalami gelombang yang mengkhawatirkan dan belum jelas kapan berakhirnya.

“Negara lagi tertatih-tatih me-recovery ekonomi. Indikatornya cukup jelas, pertumbuhan ekonomi di kuartal-1 2021 masih terkonstraksi, di kisaran - 0, 74 persen. Pemerintah terkesan seperti mencari jalan pintas dengan menaikkan pajak. Pemerintah semestinya dapat mendorong geliat belanja masyarakat, ” tutur Legislator asal Sumatera Barat ini.

Guspardi menyampaikan, pemerintah memasukkan isu kenaikan pajak (PPN dan PPh OP) ke dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU KUP. Namun, beleid yang ditetapkan sebagai program legislasi nasional pada Maret lalu itu hingga saat ini sama sekali belum dibahas di dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Untuk itu, sambungnya, pemerintah jangan tergesa-gesa menaikkan tarif Pajak, ujungnya malah blunder kepada pemulihan ekonomi Nasional. “Lebih bagus pemerintah mengejar wajib pajak kelas kakap yang belum patuh dan nakal yang masih mengemplang pajaknya meskipun sudah diberikan tax amnesty pada 2016 lalu. Menaikkan pajak penghasilan bagi orang 'super tajir' ini sangat wajar, ” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 berencana menambah layer pendapatan kena pajak dengan mengubah skema pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP).

Adapun tarif PPh OP yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal17 UU menetapkan ada empat lapisan tarif pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan per tahun.

Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dalam satu tahun maka dibanderol PPh sebesar 5 persen. Kedua, di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta sebesar 15 persen. Ketiga, di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 25 persen. Keempat, penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta tarif pajak penghasilan orang pribadi senilai 30 persen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan segera juga mengajukan revisi aturan kenaikan tarif PPN kepada DPR. Dengan rencana ini, maka tarif PPN yang dibebankan ke konsumen dapat lebih tinggi dari tarif biasanya yakni 10 persen. Namun Pemerintah belum mengindikasikan berapa persen rencana kenaikan PPN. (dep/es)

Guspardi Gaus DPR RI KOMISI II
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan:...

Next Article

Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Tenaga Honorer...

Related Posts

Peringkat

Profle

Afrizal verified

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 237

Postingan Tahun ini: 2831

Registered: Sep 25, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 211

Postingan Tahun ini: 2401

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 164

Postingan Tahun ini: 2390

Registered: Sep 22, 2020

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 98

Postingan Tahun ini: 534

Registered: May 7, 2021

Profle

Munafir Tumpinyo

Publik Kecewa, Kerinci Kembali Urutan Buncit MTQ Tingkat Provinsi
Satpol PP Batang Tak Berkutik Hadapi Galian C Ilegal
Riuh Dibicarakan Masyarakat, Ijazah Paket Balon Pilkades Diduga Palsu
Kurangnya Peran Pendidikan Politik Bersih, Akan Meregenerasi Sistem Politik Uang Pada Generasi Momen Politik

Follow Us

Recommended Posts

Si Propam Cek Setiap Ruangan, Pastikan Semua Personil Patuhi Prokes
Sekda Jeneponto Hadiri Pelantikan Gerakan Pemuda Ansor di Hotel Kita
Kapolsek Pasarkemis Polresta Tangerang Hadiri Rapat Koordinasi Target Sasaran Vaksin Diwilayah Kecamatan Pasarkemis
Imbau Prokes dan Berikan Rasa Aman, Bhabinkamtibmas Desa Ciakar Menghadiri Sertijab Kades Ciakar Kecamatan Panongan
Tak Pakai Masker di Ruang Publik, Sejumlah Remaja di Kota Padang Kembali Diamankan Satpol PP