Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay: Vaksinasi Berbayar Sebaiknya Dibatalkan

    Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay: Vaksinasi Berbayar Sebaiknya Dibatalkan
    Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

    JAKARTA - Wacana vaksinasi berbayar telah menimbulkan kontoversi. Pemerintah sendiri sudah menunda rencana pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.

    "Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin gotong royong individual berbayar. Itu artinya, pemerintah mendengar dan menyahuti suara dan aspirasi masyarakat. Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik. Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini, ” ucap Saleh dalam siaran persnya, Senin (12/7/2021).

    Lebih jauh dari itu, Saleh mengusulkan agar pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individual berbayar ini. Tidak ada salahnya jika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi, yaitu gratis. Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi. Masyarakat tentu akan mendukung kebijakan itu.

    "Tetapi, saya tetap menyetujui vaksin gotong royong untuk para pekerja. Vaksin gotong royong ini biayanya tidak memberatkan para pekerja karena dibebankan kepada badan hukum/badan usaha/pengusaha. Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional, " kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

    Pihaknya tetap mendesak pemerintah agar mempercepat program vaksinasi nasional. Sebagaimana target yang disampaikan presiden, akhir 2021 ini diharapkan sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 70 persen jumlah penduduk. Itu setara dengan 181, 5 juta orang. Jika dosis yang diberikan 2 kali, jumlah vaksin yang dibutuhkan adalah 363 juta dosis. "Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan, " seru Wakil Ketua MKD ini. (mh/es)

    Saleh Partaonan Daulay DPR RI KOMISI IX PAN
    Tony Rosyid

    Tony Rosyid

    Artikel Sebelumnya

    Anggota DPR RI Hidayatullah Ingatkan Pemerintah...

    Artikel Berikutnya

    Novita Wijayanti Apresiasi Progres Pembangunan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Demi Keamanan Masyarakat, Polisi Di Purwakarta Lakukan Pengamanan di Gereja
    Polsek Karawang Kota melalui Patroli Perintis, Kontrol Situasi Keamanan di 3 Bisnis Center
    Kapolsek Bogor Selatan Dampingi Kapolresta Bogor Kota ke PT Bumi Mas Citra Mandiri
    Wujud Toleransi, Satgas Yonif 756/WMS Hadiri Ibadah Perayaan Natal dan HUT GKI di Kab. Dogiyai
    Penampakan Jumat Curhat Kapolresta Bogor Kota Bersama Polisi RW   

    Ikuti Kami