Anggota DPR RI Heri Gunawan: PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Rakyat Harus Diperhatikan

Anggota DPR RI Heri Gunawan: PPKM Darurat Diperpanjang, Kebutuhan Rakyat Harus Diperhatikan
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Bersamaan dengan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengimbau pemerintah segera memenuhi semua kebutuhan rakyat.

Politisi yang biasa disapa Hergun ini dalam rilisnya, Rabu (21/7/2021), melihat kenyataan di lapangan bahwa masih banyak ditemukan rakyat yang mengantri oksigen dan obat-obatan di apotek. Gesekan antara aparat dengan pedagang pun sering kali terjadi. Aparat banyak menutup aktivitas perdagangan. Sementara pedagang bersikukuh berdagang, karena tak mendapat bantuan pemerintah.

Sementara itu, wabah Corona terus menyebar dengan segala variannya. Dengan masih tingginya kasus positif Covid-19 maka sudah tepat keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Namun, kata Hergun, dengan banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman), pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan nyata. Pertama, perlu ada pendataan sehingga ada akurasi data. Pemerintah perlu mengerahkan aparat hingga ke tingkat RT untuk aktif mendata keberadaan warga yang melakukan isoman.

Kedua, Presiden Jokowi mengatakan bahwa bed occupancy ratio (BOR) telah menurun, maka masyarakat yang saat ini melakukan isoman, terutama yang kondisinya parah, perlu segera dipindahkan ke rumah sakit. Hal tersebut untuk mengurangi kasus meninggal dunia karena melakukan isoman dan juga untuk mengurangi antrian warga yang memerlukan oksigen untuk keperluan isoman.

Dan ketiga, lanjut Hergun, program obat gratis perlu segera dipercepat dan diperluas agar masyarakat yang saat ini masih isoman atau berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) tidak menumpuk antri di apotek-apotek. Disampaikan Hergun, pemerintah juga perlu meningkatkan akurasi data penerima program bansos. Presiden sudah menyatakan menambah dana bansos sebesar Rp55 triliun. Tentu hal tersebut berdampak terhadap APBN karena akan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran.

“Hendaknya, penambahan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada warga yang terdampak, ” ujar politisi Partai Gerindra itu. Lebih lanjut ia mengungkapkan, pemberlakuan PPKM Darurat masa 3-20 Juli 2021 lalu, membuktikkan masih banyak warga terdampak yang belum mendapat bantuan pemerintah. Misalnya, lanjut Hergun, terjadinya banyak kericuhan antara aparat dengan para pedagang kecil. Mestinya hal tersebut tidak terjadi jika para pedagang tersebut mendapatkan insentif dana Rp1, 2 juta.

Perlu diketahui, pada APBN 2020 dan APBN 2021 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung para UMKM. Pada 2020 jumlah bantuan mencapai Rp2, 4 juta per orang yang diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM, sedangkan pada 2021 diturunkan menjadi Rp1, 2 juta per orang yang diberikan kepada 12, 8 juta pelaku UMKM. Namun sayangnya menurut laporan BPK pada 2020 ditemukan bantuan UMKM yang salah sasaran mencapai Rp1, 18 triliun. Di antaranya menyasar ke ASN dan orang yang sudah meninggal dunia.

“Adanya kasus salah sasaran pada 2020 hendaknya dapat diperbaiki. Selain itu, adanya penambahan anggaran Rp55 triliun juga diimbangi dengan peningkatan kerja aparat pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima warga yang terdampak, ” harap legislator dapil Jawa Barat IV itu. Menurutnya penambahan penerima bantuan usaha mikro sebanyak 1 juta orang hendaknya diprioritaskan bagi para pedagang kecil.

Hal tersebut untuk mengurangi terjadinya kericuhan antara petugas yang menegakkan aturan PPKM dengan para pedagang kecil. "Mudah-mudahan dalam 5 hari ke depan kasus positif terus menurun sehingga kebijakan PPKM Darurat dapat segera diakhiri. Para pedagang kecil seperti tukang sayuran, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya, dapat membuka usahanya dengan waktu yang lebih lama, ” pungkas Hergun. (mh/sf)

Heri Gunawan DPR RI KOMISI XI GERINDRA
Update

Update

Previous Article

Tony Rosyid: Rakyat Buntung, Ada Yang Ambil...

Next Article

Akselerasi Ekonomi Keuangan Gigital, BI...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 10

Postingan Tahun ini: 1605

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 7

Postingan Tahun ini: 1680

Registered: Feb 19, 2021

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 4

Postingan Tahun ini: 206

Registered: May 7, 2021

ishak

ishak

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 7

Registered: Jul 31, 2021

Profle

sony kincai

Tingkatkan Kompetensi TIK Guru, Kepsek SD 13 Siloro  Herwan Syam Gelar Pelatihan
Kembangkan Potensi Desa, Balon Kades Manggalung  Burhan Siap Bangun Kerjasama
10 Tahun Pangkep Raih WTP, Kepala Badan Pengelolah Keuangan  Daerah Pangkep Muh Asri Minta Pertahankan
Bersama FKTMP, Danny Pomanto Harap Makassar Sebagai Kota Santri

Follow Us

Recommended Posts

Pemuda Randuagung Ditangkap Polisi Terkait Kasus Tindak Pidana Narkotika
Dalam Pelaksanaan Pembagian BLT-DD dan BLT-BST, Serma Imam Sempatkan Untuk Berikan Edukasi Protokol Kesehatan
Patroli Gabungan Skala Besar Di Sumbawa  Himbau Warga Secara Humanis
Tim Satgas Covid-19 Lurah Mappasaile Gelar Penyemprotan Disinfektan di Panti Asuhan Mujahidin
Koramil 0817/05 Kota Datangi Rumah Warga Binaan Untuk Berikan Bantuan Sembako