Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Pola Komunikasi Pusat-Daerah Harus Diperbaiki Dalam Penanganan Covid-19

Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Pola Komunikasi Pusat-Daerah Harus Diperbaiki Dalam Penanganan Covid-19
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti pola komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah pusat memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, komunikasi yang tidak nyambung  berakibat tidak berjalannya berbagai program dengan mulus.

“Jadi, komunikasinya itu harus diperbaiki. Belakangan ini sering pemerintah pusat melakukan teguran kepada pemerintah daerah baik yang terkait anggaran begitu juga penanganan pandemi Covid-19. Apalagi pemerintah pusat telah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat dan diganti menjadi PPKM level 1-4 mulai tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus mendatang, " ucap Guspardi dalam keterangan persnya, Selasa (27/7/2021).

Politisi Fraksi PAN itu menegaskan, komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan Pemda harus berjalan efektif dan efesien dalam memutus mata rantai Covid-19, terlebih lagi dalam masa perpanjangan PPKM ini.

"Aspek kesehatan tetap menjadi yang utama dengan penegakan prokes dan aturan dengan disiplin, namun disisi lain bagaimana anggaran menyangkut berbagai stimulus bantuan bagi masyarakat dapat segera terealisasi dengan cepat dan tepat. Begitu juga dengan insentif tenaga nakes, penyediaan obat, oksigen medis dan permasalahan lain yang perlu segera dibenahi, " kata Guspardi.

Dengan Pola komunikasi yang baik, sambung Guspardi, diharapkan dapat memunculkan harmonisasi. Sebaliknya kalau komunikasi tidak cair tentu harmonisasi dalam menjalankan berbagai program jadi terkendala. “Harmonisasi itu dibangun komunikasi yang bagus. Itu akan memunculkan sinkronisasi yang memudahkan koordinasi antara pemda dengan pemetintah pusat, " ujarnya.

Legislator asal Sumatera Barat itupun menyatakan, ketidaksinkronan antara pusat dan daerah perlu diminimalisir. Hal itu agar tidak muncul kesan seolah-olah pemda berjalan sendiri lantaran tidak mengikuti kehendak pusat. Selain itu pemerintah pusat seharusnya memahami kultur dan budaya atau kearifan lokal pada tiap daerah. Sehingga diharapkan ada ruang untuk kebijakan-kebijakan yang bersifat fleksibel.

Dikatakannya, kebijakan yang bersifat strategis dan universal memang harus diatur oleh pemerintah pusat. Sementara kebijkakan sifatnya teknis di atur oleh pemda. Pemda perlu diberi ruang untuk dapat mengatur kebijakan teknis dengan menyesuaikan dengan  kearifan lokal di masing-masing daerahnya.

"Sebaiknya Pemerintah Daerah diberikan apresiasi, mengatur dan menentukan kebijakan tentang aturan teknis dan hal berkaitan dengan  itu dengan tetap mengacu pada aturan dari pemerintah pusat, " pungkas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut. (dep/sf)

Guspardi Gaus DPR RI KOMISI II PAN
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Tekan Angka Stunting di Bone Bolango, Anggota...

Next Article

Anggota DPR RI Slamet: PT Pupuk Indonesia...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 295

Postingan Tahun ini: 890

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 222

Postingan Tahun ini: 2140

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 219

Postingan Tahun ini: 2113

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 161

Postingan Tahun ini: 385

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Pemkab Bantaeng Bersama P3E SUMA Gelar Bimtek dan Fasilitasi 
Pemkab Bantaeng Salurkan Benih Jagung dan Tanaman Holtikultura Untuk 6.304 Hektare Lahan
Rambu Elektronik DRK Kledung - Kertek Ingatkan Kendaraan Berat Wajib Gunakan Gigi Dua
Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, Berikut Jadwalnya
Menjadi Contoh dan Memelopori Usaha-usaha Untuk Mengatasi Kesulitan Rakyat Sekelilingny