Anggota DPR RI Ahmad Sahroni: Aturan PPKM Harus Kedepankan Humanisme

Anggota DPR RI Ahmad Sahroni: Aturan PPKM Harus Kedepankan Humanisme
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni

JAKARTA - Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan jasmani masyarakat, lebih dari itu masyarakat dihadapkan dengan masalah finansial. Tak sedikit masyarakat yang kelaparan karena tak ada penghasilan. Kebijakan PPKM Darurat, di satu harus ditaati, tapi di sini lain penegakan aturan ini harus bijaksana dengan mengedepankan maslahat dan yang paling penting aparat harus bersikap humanis pada rakyat.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengimbau, jika memang harus dilakukan penertiban hendaknya utamakan cara-cara yang lebih humanis dan mengedukasi. "Terbayang ekonomi mereka juga hancur. Jadi tolonglah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis. Jangan arogan, " tegas Sahroni dalam rilis yang diterima Parlementaria, baru-baru ini.

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan pendekatan humanis ini penting dalam memberikan pengertian tentang aturan PPKM dan pada saat yang bersamaan juga menunjukkan kepedulian petugas terhadap warga yang kesusahan karena pandemi Covid-19.

“Kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis, misalnya dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya, ” katanya.

Sahroni menambahkan, bersikap tegas bukan berarti kasar. Selain melalui edukasi, petugas juga bisa memberlakukan aturan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.

“Tegas bukan berarti kasar. Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti push up atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang kan rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula, ” pungkasnya.

Teranyar, viral di media sosial video yang memperlihatkan Satpol PP memukul seorang ibu yang diduga hamil di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. “Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa. Kondisi mereka sudah sangat sulit karena adanya PPKM Darurat ini, " keluh Sahroni. (eko/es)

Ahmad Sahroni DPR RI KOMISI III NASDEM
Update

Update

Previous Article

Anggota DPR RI Ace Syadzily Minta Pemerintah...

Next Article

Akselerasi Ekonomi Keuangan Gigital, BI...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 10

Postingan Tahun ini: 1605

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 7

Postingan Tahun ini: 1680

Registered: Feb 19, 2021

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 4

Postingan Tahun ini: 206

Registered: May 7, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 1033

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Herman Djide verified

Nama Oknum Anggota DPRD Kerinci Mencuat Dipusaran Gundulnya Hutan TNKS
Kembangkan Potensi Desa, Balon Kades Manggalung  Burhan Siap Bangun Kerjasama
Bersama FKTMP, Danny Pomanto Harap Makassar Sebagai Kota Santri
10 Tahun Pangkep Raih WTP, Kepala Badan Pengelolah Keuangan  Daerah Pangkep Muh Asri Minta Pertahankan

Follow Us

Recommended Posts

Sabtu Muscam di Razaki Hotel, Jumadi: M Zikhri Ehsan Ketua PK Partai Golkar Koto Tangah
Aspirasi Hasnah Syam, Asisten Ekbang Setda Barru Buka  Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Personel Gabungan Tiga Pilar Gelar Patroli Pantau Penerapan PPKM Level 4 
Semarakkan HUT ke-75 R I, Rudi Imbau Seluruh Elemen Masyarakat Kibarkan Bendera Merah Putih Sepanjang Agustus
Pemuda Randuagung Ditangkap Polisi Terkait Kasus Tindak Pidana Narkotika