Anggota DPR RI Achmad Hafisz Tohir: Menyambut HUT RI, Berbagai Regulasi Belum Berpihak pada Rakyat

Anggota DPR RI Achmad Hafisz Tohir: Menyambut HUT RI, Berbagai Regulasi Belum Berpihak pada Rakyat
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai berbagai regulasi dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat jelang HUT Kemerdekaan ke-76 RI. Berbagai ketimpangan baik secara ekonomi, politik, sosial, dan lainnya masih begitu masif terjadi. Padahal, rezim terus berganti. Namun, persoalan bangsa juga tiada henti berdatangan. Persoalan itu terjadi karena masih lemahnya keberpihakan regulasi terhadap kepentingan rakyat.

“Contoh di sektor Sumber Daya Alam (SDA) misalnya, bagaimana rakyat di negeri Gemah Ripah Loh Jinawi ini rakyat hanya jadi penonton. Bangsa lain yang menikmati kue-kue pembangunannya. Pertanyaannya Merdekakah kita?" keluh Hafisz dalam siaran persnya, Minggu (15/8/2021). Padahal, kata dia,  founding father bangsa ini telah mendesain negeri ini agar merdeka, berdaulat, dan sejahtera sebagaimana amanat Mukadimah UUD 1945.

Politisi PAN itu menilai Indonesia memiliki kekayaan SDA.yang melimpah ruah dan menurut data Indonesia Mining Asosiation, Indonesia meraih peringkat ke-6 dunia dengan kategori negara kaya sumber daya tambang. “Mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak, dan gas alam yang sebenarnya bisa menunjang perekonomian masyarakat Indonesia jika dikelola dengan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri, " kilah Hafisz.

Namun, yang terjadi, sambung Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, sebagian besar perusahaan tambang di Indonesia dikontrol negara asing. Kesenjangan kualitas SDM Indonesia, teknologi, dan pendanaan pemanfaatan SDA memaksa bangsa harus memanfatkan sumber daya dari luar negeri.

“Rakyat baru bisa menjadi buruh diantara korporasi asing. Kita lihat kepemilikan sektor-sektor strategis di bidang SDA misalnya, hampir 50 persen dikuasai asing. Rakyat harus diberi 'senjata' agar dapat bertarung dengan asing. Tanpa keberpihakan regulasi menghadapi korporasi asing, maka rakyat hanya menjadi objek buruh saja, " tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I itu. (mh/sf)

Achmad Hafisz Tohir DPR RI KOMISI XI PAN
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Tony Rosyid: Soal Covid, Jakarta Layak Dapat...

Next Article

Anggota DPR RI Martin Manurung Minta Menteri...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 224

Postingan Tahun ini: 819

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 185

Postingan Tahun ini: 2103

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 170

Postingan Tahun ini: 2064

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 109

Postingan Tahun ini: 333

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Mengantisipasi Meningkatnya Klaster Baru, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Mulai Dengan Prokes Ketat
Antisipasi Karhutla Polres Tegal Kota Laksanakan Apel Latihan Bersama Tim Pemadam Kebakaran
Bupati Eka Putra Lantik 298 Pejabat Baru di Tanah Datar
Kemenkumham Jateng Akan Evakuasi Kapal Yang Tenggelam di Perairan Nusakambangan
Wabup Richi Aprian: Bawaslu Sangat Berperan Penting Dalam Mewujudkan Demokrasi