Pendidikan Merupakan Hak Segenap Warga Negara Indonesia

Pendidikan merupakan hak seluruh warga Negara Indonesia, dalam Undang-undang 1945 amandemen ke 4 pasal 31 menyatakan bahwa 
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Butir-butir dari pasal 31 tersebut mengandung makna sebagai berikut :
(1) Hak Mendapat Pendidikan
Poin tersebut sangat penting karena mencerminkan prinsip dasar bahwa pendidikan adalah kunci untuk pembangunan pribadi dan kemajuan sosial. Dengan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, negara mempromosikan inklusi sosial dan kesempatan yang setara. Hal ini juga membantu dalam membangun masyarakat yang lebih berpendidikan, produktif, dan harmonis.

Baca juga: Peran Kaum Santri Dalam Pencegahaan Penyebaran Covid-19

Komitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang setara juga relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mencapai pendidikan berkualitas untuk semua. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam strategi pembangunannya. Ini juga mencerminkan pengakuan bahwa pendidikan yang efektif dan inklusif dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memperkuat keadilan sosial.

(2) Kewajiban Pendidikan Dasar
Poin ini sangat penting karena memberikan kerangka kerja hukum dan moral yang kuat untuk pendidikan. Dengan menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah kewajiban serta hak, negara menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali. Ini memastikan bahwa tidak hanya hak anak untuk belajar yang dilindungi, tetapi juga kewajiban orang tua dan negara untuk mendukung pendidikan tersebut.

Baca juga: Sekjen Kemendikbud, Ainun Na’im, Lantik 32 Pejabat Baru

Tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan dasar mencerminkan komitmen untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang dapat mencegah anak-anak mengakses pendidikan. Ini membantu dalam memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka melalui pendidikan.

Kehadiran negara dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap orang tua mendukung pendidikan anak-anak mereka juga penting. Ini bisa melalui pemberian bantuan langsung atau melalui program yang menargetkan keluarga yang kurang mampu, memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak terpaksa putus sekolah karena alasan keuangan atau dukungan orang tua yang kurang.

Baca juga: Belajar di Tengah Pandemi, Kepala UPT SDN 33 Bilango Arifin Pelo Aktifkan Pembelajaran Luring

Secara keseluruhan, kebijakan ini berpotensi memperkuat fondasi sosial dan ekonomi suatu negara dengan meningkatkan literasi, keterampilan, dan kualifikasi generasi muda, yang pada gilirannya akan meningkatkan prospek ekonomi jangka panjang mereka dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

(3) Sistem Pendidikan Nasional
Poin tersebut sangat signifikan karena menunjukkan pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya tentang peningkatan kognitif atau akademis, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan nilai-nilai moral individu. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang seimbang, yang tidak hanya menyiapkan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam dunia kerja, tetapi juga mendidik mereka untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan etis.

Baca juga: Terkait Bantuan PIP, Dinas Pendidikan Toraja Utara sudah Terima Data Penerima Jalur Aspirasi Pemangku Kepentingan

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan etika ke dalam kurikulum, pemerintah berusaha untuk membangun fondasi moral yang kuat di kalangan muda. Ini sangat penting dalam masyarakat yang beragam, di mana pendidikan dalam nilai-nilai bersama dapat membantu memperkuat koheksi sosial dan toleransi antar komunitas yang berbeda.

Pendekatan holistik ini untuk pendidikan membantu dalam mencapai tujuan lebih besar dari "mencerdaskan kehidupan bangsa." Ini tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga pengembangan sosial, emosional, dan spiritual individu. Ini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk pembangunan pribadi yang komprehensif, yang berperan penting dalam membentuk masa depan yang cerah dan berkelanjutan untuk negara.

Baca juga: Program Jumat Berkah, Wujud Kepedulian UBL Berbagi Dengan Sesama

(4) Prioritas Anggaran untuk Pendidikan
Poin ini sangat mendasar dalam memastikan komitmen nyata negara terhadap pendidikan. Dengan menetapkan persyaratan bahwa minimal dua puluh persen dari anggaran nasional dan daerah dialokasikan untuk sektor pendidikan, negara tidak hanya menegaskan kembali prioritasnya terhadap pendidikan, tetapi juga memberikan jaminan keuangan yang memadai untuk mendukung inisiatif dan program pendidikan.

Alokasi anggaran yang signifikan ini memungkinkan berbagai jenis peningkatan dalam sistem pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru, pembangunan infrastruktur pendidikan, pengembangan kurikulum, serta program bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Dengan dana yang memadai, pemerintah dapat mengejar inovasi dalam pendidikan, termasuk penggunaan teknologi terbaru dalam proses belajar mengajar, yang semakin penting di era globalisasi dan digitalisasi ini.

Selain itu, alokasi anggaran yang besar ini membantu memastikan bahwa inisiatif pendidikan tidak terhambat oleh keterbatasan sumber daya, memungkinkan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih ambisius dan inklusif. Dengan demikian, pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya dalam memperjuangkan pendidikan sebagai fondasi bagi perkembangan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

(5) Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Poin terakhir ini sangat penting karena menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral dan agama yang mendalam. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa dalam kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah menunjukkan pengakuan bahwa kemajuan teknis seharusnya tidak terlepas dari konteks sosial dan etis.

Fokus pada nilai-nilai ini dalam kemajuan ilmiah menunjukkan pemahaman bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan harus digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan memperkuat tatanan sosial yang harmonis. Pendekatan ini mencoba mencegah potensi konflik yang mungkin muncul dari kemajuan yang hanya berorientasi pada profit atau efisiensi tanpa memperhitungkan konsekuensi sosial atau moralnya.

Baca juga: Mahasiswa KKN-PPL Terpadu Domisili Luwu Utara Gelar Musyawarah Program Kerja

Langkah ini juga relevan dalam konteks global, di mana banyak masyarakat berjuang dengan tantangan seperti disparitas ekonomi, polarisasi politik, dan kerusakan lingkungan. Dengan memprioritaskan kemajuan ilmiah yang bertanggung jawab dan etis, negara tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan warganya sendiri, tetapi juga memberikan model bagi negara lain untuk mengikuti cara yang lebih berkelanjutan dan inklusif dalam teknologi dan pengembangan ilmiah.

Secara keseluruhan, poin ini menandai upaya penting untuk memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ditempuh dengan cara yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan beretika, menggambarkan visi peradaban yang maju namun tetap menghormati dan memperkaya nilai-nilai budaya dan agama.