Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Keluhkan Akses Jalan Menuju Destinasi Wisata Dieng

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyayangkan akses jalan menuju destinasi wisata Dieng yang hingga saat ini belum dilakukan pelebaran. Ia mengungkapkan, jalan tersebut terdaftar sebagai milik Pemprov Jawa Tengah, sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak dapat meremajakan infrastruktur tersebut.

Hal ini disampaikan Agustina usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemda Wonosobo di Dieng, Jawa Tengah, Jumat (4/6/2021). Komisi X berharap, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menggaungkan kembali Dieng menjadi salah satu destinasi wisata internasional yang wajib dikunjungi.

“Orang kalau mau datang ke sini pertanyaannya pertama jalannya sudah lebar belum. Usut punya usut, ini jalan punya provinsi jadi kabupaten maupun pemerintah pusat tidak bisa bangun. Mudah-mudahan temen-temen Pemprov yang tadi kita undang dapat menyampaikan agar segera dimulai sedikit demi sedikit, setahun demi tahun dilebarkan aksesnya. Jadi wisatawannya akan lebih banyak yang datang, ” terang Agustina.

Agustina juga menilai, Dieng saat ini sudah semakin baik dari segi penampilan, pelayanan, kebersihan, dan kerapihan. Hanya saja akses jalannya masih belum memadai untuk menuju kawasan wisata, karena masih terlalu sempit dilalui dua mobil. "Kemudian fasilitas PSU (Prasarana Umum) sangat memadai, cuma akses jalannya masih terlalu sempit apalagi kalau untuk dua mobil itu udah langsung ribet banget, ” ungkapnya.

Agustina mengungkapkan di Dieng saat ini sudah banyak berkembang. Para wisatawan dapat menikmati wisata paralayang, pendakian gunung, serta terdapat homestay yang menjadi penunjang ekonomi warga sekitar Dieng. "Nah padahal sudah bagus dan indah sekali. Saya yakin orang yang datang ke Dieng pasti tidak hanya sehari dua hari, “ terangnya.

Ia meminta keberpihakan pemerintah provinsi dalam menunjang objek wisata prioritas internasional ini agar berkembang lebih baik. “Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harusnya ulurkan tangan. Pemerintah kabupaten sudah maksimal. Kalau tidak ada sentuhan dari provinsi dan pemerintah pusat, Dieng tidak akan berkembang seperti yang diharapkan menjadi menyangga destinasi superprioritas, ” tutupnya. (mri/es)