Tony Rosyid: Tugas Negara Itu Melindungi Rakyat, Bukan Menangkap Para Pengkritik

Tony Rosyid: Tugas Negara Itu Melindungi Rakyat, Bukan Menangkap Para Pengkritik
Dr. Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

JAKARTA - Saat ini, Jokowi mampu mengendalikan stabilitas keamanan dalam negeri. Diantara indikatornya, pertama, Polri dan TNI yang menjadi organ penting dalam menjalankan tugas pengamanan berada dalam kendali penguasa. Kedua institusi ini terlihat kompak, setidaknya dalam konsolidasi struktural. 

Kedua, di luar Polri dan TNI, ada sejumlah ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah yang masih memberi dukungan kepada pemerintah dengan dinamikanya masing-masing. 

Ketiga, sejumlah tokoh dan aktifis yang teridentifikasi sebagai bagian dari kelompok oposisi yang krirltis seperti KAMI, masyarakat yang tergabung dalam komunitas 212, dan sejumlah akademisi, berhasil dibonsai melalui UU ITE. Pasal ujaran kebencian (pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 jo UU No 11 Tahun 2008) dan penghasutan (pasal 160 KUHP). Sebagian bahkan sudah ditangkap dan berada dalam tahanan. 

Penguasa sepertinya berhasil meredam setiap kritik yang dilontarkan kelompok-kelompok oposisi menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang hukum pidana dan terutama undang-undang ITE. Meski pasal-pasal yang ditersangkakan seringkali menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para ahli hukum. Pertama, ada kesan dipaksakan. Kedua, pasal-pasal itu seringkali hanya berlaku untuk tokoh-tokoh pengkritik pemerintah, dan ada kesan berbelit-belit jika menyangkut para pendukung pemerintah. 

Kekhawatiran adanya ancaman pelengseran terhadap Jokowi itu terlalu berlebihan. Justru sebaliknya, narasi ancaman dianggap publik seperti sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring munculnya tuduhan kepada para tokoh oposisi itu. 

Orde Lama dan Orde Baru menggunakan pasal subversi untuk menghadapi para pengkritiknya. Kalau sekarang pintu masuknya seringkali melalui pelanggaran terhadap UU ITE. Hampir semuanya kena pasal ujaran kebencian dan penghasutan.

Untuk saat ini, situasi keamanan nasional masih sangat kondusif. Hanya beberapa kasus "Papua Merdeka" yang memang terjadi sejak dulu.

Kedepan belum ada tanda-tanda stabilitas keamanan nasional terancam. Kecuali jika terjadi krisis ekonomi. Baik krisis moneter maupun krisis fiskal. 

Atau jika negara kekurangan anggaran untuk menggaji TNI-Polri dan para pegawai. Ini tentu akan menimbulkan gejolak.

Faktor krisis ekonomi akan menjadi trigger yang paling kuat. Terutama dalam situasi rakyat sedang dalam keadaan kecewa dan marah.

Negara memang sedang kesulitan uang. Upaya untuk mendapatkan pinjaman sedang terus dilakukan. Baik melalui penjualan SBN (Surat Berharga Negara) atau SUN (Surat Utang Negara) maupun pinjaman luar negeri. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, bukan hal mudah untuk mendapatkan pinjaman. Nopember bulan lalu, penjualan SBN/SUN jauh dari target. Jika upaya mencari pinjaman ini gagal, memang sangat berisiko. 

Hal yang paling tepat dan perlu dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini adalah pertama, tangani pandemi Covid-19 dengan strategi terukur, tegas dan konsisten. Agar pandemi Covid-19 segera bisa diatasi dan diakhiri. Tanpa penuntasan pandemi sebagai program serius dan prioritas, sulit bangsa ini keluar dari resesi ekonomi. 

Kedua, fokus atasi resesi ekonomi. Sebagai catatan, dalam mengambil setiap kebijakan ekonomi, pemerintah mesti mengutamakan kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Tidak semata-mata untuk menghindari krisis demi mempertahankan kekuasaan. 

Ketiga, tidak menghabiskan energi dan sibuk mengatur strategi konfliktual dengan kelompok oposisi. Pemerintah tak perlu berlebihan dan memanjakan rasa takut kepada kelompok-kelompok oposisi itu. Karena tak ada yang perlu ditakutkan. Gak boleh alergi dengan kritik. 

Ini Indonesia, bukan Timur Tengah. Masyarakat Indonesia mudah diajak berkomunikasi dan berkompromi. Secara umum, masyarakat Indonesia merindukan suasana damai. Sudah bosan dan jenuh dengan kegaduhan. 

Suasana tenang hanya akan terjadi di negeri ini jika negara sibuk bekerja untuk melindungi rakyatnya, bukan memusuhi dan menangkap para pengkritiknya. 

Jakarta, 27 Desember 2020

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

TONY ROSYID
Update

Update

Previous Article

Nunung Lantik Bupati Batanghari

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 272

Postingan Tahun ini: 1304

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 233

Postingan Tahun ini: 1353

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 155

Postingan Tahun ini: 271

Registered: Apr 16, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 154

Postingan Tahun ini: 777

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
banner

Follow Us

Recommended Posts

Sambut HUT Bhayangkara Ke-75, Polres Gresik Gelar Bakti Sosial Donor Darah
Ungkap Galian C Ilegal, LSM Tipikor RI Apresiasi Kinerja Polres Pasaman
Pesan Kasrem 083/BDJ Saat Pimpin Sidang Pankar Jabatan Perwira
Tingkatkan Profesionalisme, Prajurit Korem 083/ BDJ Selenggarakan Latihan Menembak
Heboh Anggaran Bimtek Pekon, Kajari Lampung Barat Turun Tangan