Tingkatkan Kompetensi SDM, Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI Lakukan Terobosan Kolaboratif Melalui Pendekatan Interdisipliner Ilmu

Tingkatkan Kompetensi SDM, Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI Lakukan Terobosan Kolaboratif Melalui Pendekatan Interdisipliner Ilmu

JAKARTA - Sebagai bagian dari 6 (enam) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Kejaksaan RI. menargetkan meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada satuan kerja / unit kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Biro Kepagawaian sebagai bagian dari Jaksa Agung Muda Pembinaan, mempunyai tanggung jawab besar untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada satuan kerja / unit kerja pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM yang merupakan tujuan dari Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. 

Oleh karena itu, Kepala Biro Kepegawaian Katarina Endang Sarwestri, SH. MH. sebagai penanggung jawab pembinaan kepegawaian Kejaksaan RI. pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I menawarkan proyek perubahan dengan judul “Strategi Peningkatan Kompetensi SDM Kejaksaan RI Secara Kolaboratif Melalui Pendekatan Interdisipliner Ilmu”

Menurut Kepala Biro Kepegawaian, strategi peningkatan kompetensi SDM Kejaksaan RI perlu diaplikasi secara tepat dengan mempertimbangkan keterpaduan antara visi, misi, strategi organisasi dan strategi SDM berbasis kompetensi (Competency Based Human Resource Management). Pendekatan yang tepat dalam mengembangkan SDM adalah pembelajaran organisasional yaitu melalui pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management).  Peran Knowledge Management (KM) salah satu bentuknya adalah berbagi pengetahuan (knowledge sharing) dimana proses ini menyasar pemerolehan pengetahuan dari dalam dan luar organisasi melalui pembelajaran kolaboratif. 

Proyek perubahan ini adalah salah satu Knowledge Management (KM) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan pengembangan kompetensi yang saat ini dilakukan secara parsial sehingga pelatihan akan didorong berbasis virtual yang memudahkan Jaksa dan organ Kementrian / Lembaga lain bersinergi sehingga dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhannya. Formulasi ini tidak terlepas dari milestone jangka pendek, menengah dan panjang yang akan menjangkau tidak hanya kompetensi Jaksa, tetapi pegawai pada jabatan lainnya di lingkungan Kejaksaan RI sehingga memberikan manfaat secara internal dalam peningkatan kompetensi, kualitas pekerjaan yang terukur, berkurangnya laporan pengaduan sehingga menunjang peningkatan Indeks Profesionalitas. Parameter manfaat eksternal yang diperoleh adalah terpenuhinya rasa keadilan, pencegahan korupsi dan terbentuknya ekosistem penegakan hukum yang saling melengkapi sehingga akan terwujud penanganan perkara berkualitas dalam community of practise guna mendorong aksi pencegahan korupsi di komunitas Kementerian / Lembaga dan Badan Hukum.

Peningkatan kompetensi SDM Kejaksaan RI yang disasar oleh Katatrina Endang Sarwestri, SH. MH. dalam proyek perubahan yang ditawarkan berfokus pada upaya peningkatan kompetensi jabatan fungsional Jaksa, karena menurutnya tugas dan peran Jaksa sebagai penegak hukum berkorelasi dengan perwujudan kelembagaan hukum yang mapan melalui penegakan hukum yang profesional (Agenda Ke-7 Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024).

Strategi peningkatan kompetensi Jaksa secara kolaboratif, ditujukan untuk mengatasi hambatan pengembangan kompetensi yang saat ini dilakukan secara parsial. Upaya kolaboratif yang saat ini sudah dilakukan hanya menempatkan stakeholder K/L/Badan Hukum sebagai narasumber.Padahal dengan adanya kerjasama yang telah terjalin antara Kejaksaan RI dan beberapa Kementerian/Lembaga maupun Badan Hukum lainnya, seharusnya dapat dioptimalkan melalui strategi kolaborasi dengan bentuk community of practice. Dimana K/L atau Badan Hukum yang berkenaan dengan kemampuan teknis pengungkapan suatu perkara pidana/korupsi dapat memberikan materi pelatihan teknis yang bersifat interdisipliner ilmu untuk Jaksa sebagai bekal untuk pengungkapan suatu perkara pidana. 

Sedangkan disisi yang lain, K/L atau Badan Hukum sebagai stakeholder juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan Sharing Knowledge agar pelaksanaan tugasnya sesuai dengan koridor hukum (pencegahan korupsi). Hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan suatu ekosistem penegakan hukum yang baik.

Proyek perubahan yang akan dilaksanakan juga disesuaikan dengan kebutuhan pada era new normal saat ini, dimana pelatihan akan didorong berbasis virtual serta penyediaan sistem informasi yang memudahkan Jaksa dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhannya.

Demikian disampaikan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH, MH lewat siaran pers nomor: PR - 540/023/K.3/Kph.3/07/2021.(***/Steven)

Jakarta
Steven

Steven

Previous Article

Jaksa Agung RI Bakal Lantik Jaksa Agung...

Next Article

Kemensos Salurkan Bantuan Kedaruratan bagi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 195

Postingan Tahun ini: 195

Registered: Apr 8, 2021

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 173

Postingan Tahun ini: 173

Registered: May 25, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 128

Postingan Tahun ini: 128

Registered: Aug 19, 2021

Nanang suryana saputra

Nanang suryana saputra

Postingan Bulan ini: 110

Postingan Tahun ini: 110

Registered: Jul 10, 2020

Profle

soniyoner

Empat Rumah Warga Kampung Lubuk Begalung kecamatan Lengayang Dipagar Kawat Berduri Oleh warganya sendiri.
Lempar Petugas Patroli Saat Malam Pergantian Tahun, Dua Pemuda di Nagekeo Diamankan
Sehari Usai Dilantik, Kades Pappalluang Ditahan di Polres Jeneponto, Begini Kasusnya
Baru Seminggu Menjabat, Kapolres Tanah Datar Ringkus 6 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Follow Us

Recommended Posts

Koramil 0824/14 Panti Karya Bakti TNI, Sasaran Normalisasi Aliran Sungai Karang Pakel Badean
Buntut Dugaan Kasus Suap 300 Juta, Kapolrestabes Medan Dicopot
Tingkatkan Disiplin dan Kinerja, Sekda Pimpin Apel Mingguan di Lingkungan Pemkab Way Kanan
LDKS PIJAR Antar Surat Tembusan Permohonan Hearing DPRD Jatim ke Pemkab Banyuwangi
DBMSDA Kabupaten Tangerang Gerak Cepat Tangani Banjir, H.Slamet Budi Mulyanto: Prioritaskan Normalisasi Kali Cilampe Kosambi