Temukan Potensi Mal Administrasi Tata Kelola Tenaga Honorer, Ombudsman RI Keluarkan 4 Opsi

JAKARTA – Ombudsman RI memberikan 4 (empat) opsi saran perbaikan kepada Pemerintah terkait kebijakan dan tata kelola tenaga honorer pada instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman, RI Robert Na Endi Jaweng dalam Diskusi Publik “Kebijakan dan Tata Kelola Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” pada Selasa (28/12/2021).

“Fakta menunjukkan kita butuh tenaga honorer, fakta sisi lain yang menjadi fokus Ombudsman bahwa kebijakan dan tata kelola tenaga honorer itu menjadi masalah. Cukup banyak maladministrasinya bahkan kalau dilihat ada maladministrasi berlapis di sejumlah tingkatan, ” terang Robert.

Baca juga: Puri Gerenceng Adakan Pelatihan Tata Rias, Tingkatkan Kompetensi Masyarakat

Robert menambahkan berdasarkan hasil Kajian Sistemik yang telah dilakukan bersama Keasistenan Utama VI Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi dalam 5 (lima) rantai proses terkait status, perencanaan/pengadaan, kondisi kerja, pengembangan kompetensi dan pasca kerja bagi tenaga honorer. Hasilnya ditemukan yaitu;

1) Terdapat perbedaan aturan terhadap status tenaga honorer;

Baca juga: Gelas Istigasah Kebangsaan 2023, Menaker: Resesi 2023 Menghantui Sektor Ketenagakerjaan

2) Perekrutan tenaga honorer tetap dilakukan tanpa standar yang baku dan jelas untuk memenuhi kebutuhan pegawai;

3) Tidak ada standar pengupahan bagi tenaga honorer sehingga berbeda antara di pusat dan daerah, serta hampir sebagian besar tenaga honorer tidak diberikan jaminan sosial;

Baca juga: Perahu Kayu Yang Ditumpangi Tiga Pemancing Terbalik di Laut Nipah, Para Korban Selamat

4) Pemerintah tidak mempunyai perencanaan dalam penganggaran pengembangan kompetensi bagi tenaga honorer dan,

5) Tidak ada jaminan pasca kerja bagi tenaga honorer.

Baca juga: Kemenkumham Buka Pendaftaran Catar Tahun 2024 Tingkat SMA Sederajat

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi Keasistenan Utama VI, Ani Samudra Wulan menerangkan bahwa Ombudsman RI memberikan opsi 4 (empat) saran perbaikan terhadap tata kelola tenaga honorer pada Instansi Pemerintah.

Opsi pertama, mengalihkan tenaga honorer menjadi ASN sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana agar pemerintah segera merumuskan kebijakan afirmatif pengalihan secara administrasi baik pendataan, pemberkasan, verifikasi dan validasi tenaga honorer ke ASN, ” jelas Ani.

Baca juga: Disnaker Batang Minta, Kemampuan di Dunia Kerja Harus Terus Diasah

Opsi kedua, memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan segara merumuskan kebijakan pengupahan berdasarkan skala dan struktur upah (bagi tenaga honorer yang bekerja di atas satu tahun) dan, standar UMR di daerah yang bersangkutan (bagi tenaga honorer yang bekerja kurang dari satu tahun),

Pemerintah sebagai pemberi kerja perlu memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan kepada tenaga honorer sebagai Peserta Penerima Upah (PPU) dan memberikan perhatian kelayakan dalam hubungan pasca kerja dengan membuat kebijakan terhadap pasca kerja (Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Pesangon).

Opsi ketiga, melakukan penghapusan bersyarat tenaga honorer dengan menyusun Peraturan Presiden terkait pemberhentian semua tenaga honorer di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda hingga  masa transisi tahun 2023 sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018, ” ucap Ani.

Selain itu, Ombudsman RI juga meminta agar menyusun Peraturan Presiden untuk melaksanakan Pasal 96 ayat (1) PP Nomor 49 Tahun 2018 yang melarang PPK atau Pejabat lain mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPK untuk mengisi jabatan ASN serta, memberlakukan pengendalian dan pengenakan sanksi fiskal dan administrasi terhadap PPK atau Pejabat lain yang masih mengangkat tenaga honorer.

Opsi keempat, membiarkan dan melanjutkan saja segala proses biasa sebagaimana adanya saat ini (do nothing).

Baca juga: Jalani Assesment, Pegawai Lapas Narkotika Purwokerto, Siap Hadapi WBK/WBBM 2022

“Opsi pilihan Ombudsman RI adalah memberlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan dengan meminta  kepada DPR RI agar merevisi UU ASN untuk mengamodir keberadaan tenaga honorer sebagai salah satu pegawai pemerintahan, ” tutup Ani.(***)

 

 

 

 

Baca juga: Serius Jalankan Program Deradikalisasi Lapas karanganyar Gandeng Accept Internasional Japan

 

 

 

 

 

Baca juga: PT IHIP Gandeng PMI Gelar Donor Darah, 136 Karyawan Ikut Berpartisipasi

 

 

 

 

 

Baca juga: Fun! Panitia SKD CASN Kanwil Kemenkumham NTB Bergaya Ala Koboi

 

 

 

 

 

Baca juga: Kurniasih Mufidayati Dukung Pemerintah Berantas Sindikat Penempatan PMI Ilegal Sampai Tuntas