Strategi Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Perekonomian PTSL

JAKARTA - Kualitas data dan pemanfaatannya berperan sangat krusial, di era digitalisasi. Tidak terkecuali di sektor pemerintahan. Basis data yang kuat bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan demi meningkatkan laju ekonomi, penataan kota, dan pembangunan berkelanjutan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalATR, Surya Tjandra,  Jum'at (29/4/2022).

Baca juga: Sambangi 7 Kelurahan Di Kecamatan Paal Dua, Walikota Manado Edukasi Protokol Kesehatan

Menyadari hal tersebut, pihaknya bergerak untuk memanfaatkan data pertanahan yang kualitasnya terus ditingkatkan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Surya mengatakan banyak peluang yang bisa diambil dari data pertanahan di antaranya mempermudah pelaku usaha untuk menentukan lokasi berusaha yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: Taman Bacaan Masyarakat KRB Banten Diresmikan Oleh Walikota Tangsel

Akan tetapi, demi terwujudnya berbagai kemudahan tersebut, data pertanahan tak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan adanya integrasi dari data pendukung pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, ia mendorong adanya kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Pernah Alami Banjir Bandang, Pemkab Bantaeng Bahas Solusi Cegah

Sebagai permulaan, Kementerian ATR/BPN menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta.

“Kita mau jadikan Surakarta jadi pilot project pemanfaatan data pertanahan dengan data pembangunan yang sudah tersedia, ” ucap Surya saat pertemuannya dengan Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa di Balai Kota Surakarta.

Baca juga: Kunker Ke Sejumlah Wilayah, Walikota Manado Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Sementara, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Tri Wibisono, mengatakan bahwa pengintegrasian data ini merupakan tindak lanjut dari kota lengkap, di mana Surakarta masuk dalam kategori tersebut.

“Surakarta sampai sekarang ini sudah sekitar 98 persen bidang terpetakan. Ini memberi keuntungan sendiri jika integrasi data terjadi, ini bisa memberikan manfaat untuk berbagai komponen yang ada di pemerintah daerah, ” ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Bantah Tito Positif Covid-19

Saat yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono, lantas menceritakan tentang upaya integrasi data yang saat ini sedang dilakukan di ibu kota melalui kadaster lengkap.

Ia menjelaskan, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di suatu daerah, peta bidang tanah dapat menjadi mesin sistem administrasi pertanahan yang harus mengintegrasikan land tenure,  land value, land use, dan land development.

“Sistem peta bidang tanah lengkap ini bukan sebuah keputusan, tapi menyajikan data. Nanti Bapak Wali Kota yang mengambil kebijakan, ” tutur Dwi Budi Martono.

Menurut Dwi Budi Martono, dengan sistem peta bidang tanah lengkap sebagai sistem informasi data pertanahan akan menimbulkan efisiensi peralihan hak tanah, penatagunaan tanah, dan ruang yang efektif. Sehingga, memberi dampak pada perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Adapun potensi kerja sama ini disambut baik oleh Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa. Ia sepakat bahwa integrasi data ini merupakan sebuah investasi masa depan demi pembangunan yang berkelanjutan.

Baca juga: Ini Masukan Fraksi-fraksi DPRD Jatim Terkait P APBD Tahun Anggaran 2020

"Jadi yang menikmati ini nantinya regenerasi dari ASN (Aparatur Sipil Negara, red) dan juga masyarakat ke depan, " sebut Teguh Prakosa.(***/MISG)