Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019, DPRD Kota Solok Sorot Pol PP dan Damkar

Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019, DPRD Kota Solok Sorot Pol PP dan Damkar
SOLOK KOTA -   DPRD Kota Solok meminta Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi Satpol PP dan Damkar. Pasalnya, pada OPD ini, DPRD menilai banyak kegiatan yang seharusnya dikerjakan oleh sekretaris dan bidang-bidang diambil alih lansung oleh kepala OPD, dengan alasan sekretaris dan bidang-bidang itu tidak bisa diajak kerjasama.
Hal itu disampaikan DPRD Kota Solok melalui juru bicara, Ade Merta dalam sidang paripurna DPRD Kota Solok dengan agenda Laporan Pembahasan Panitia Khusus terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Solok, Kamis (30/7).
Disebutkannya, kalau hanya satu bidang yang bermasalah, Pansus bisa meneima alasan kepala OPD tersebut. Akan tetapi realitanya banyak kegiatan di bidang-bidang yang diambil alih. Ini justru mencerminkan  ketidak mampuan kepala OPD memanage bawahan.
Pansus juga menilai biaya pemeliaharaan kendaraan dinas pada Satpol dan Damkar ada kejanggalan. Pada OPD ini dianggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp 211.680.000 dan direalisasikan sebesar Rp 177.753.650 atau setara dengan 83,97 persen.
Berdasarkan kenyataan ini, Pansus meminta Pemerintah Daerah Kota Solok untuk mengadakan audit. "Hasil audit itu harus dilaporkan ke DPRD  minimal sebelum pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Karena Pansus melihat fisik dari semua kendaraan dinas yang ada pada Satpol PP dan Damkar sangat kurang perawatan, sementara relisasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas cukup besar,"ujarnya.
Dalam laporan Pansus yang disampaikan Ade Merta diungkapkan, hasil pembahasan antara Pansus dengan Pemerintah Daerah mengenai Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kota Solok tahun anggaran 2019 diperoleh kesepakatan tentang judul Ranperda, konsideran menimbang, ketentuan mengingat, ketentuan memutuskan dan pasal 1 sampai pasal 13.
Berdasarkan hasil pengkajian dan penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 terdiri dari, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah dan Silpa.
Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 638.338.572.096,78 Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 615.403.730.489,05 atau mencapai 96,41 persen. Terdiri dari PAD ditargetkan sebesar Rp 49.620.110.133,60 terealisasi sebesar Rp 49.620.110.133,60  sedangkan untuk dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp 527.651.978.081,00 realisasi sebesar Rp 508.952.258.581,00. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp 61.066.483.882,18 dengan realisasi sebesar Rp 64.826.596.106,00 atau mencapai 106,16 persen.
Untuk belanja daerah sampai akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp 611.570.146.854,93 Sedangkan anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp693.522.704.834,86 atau sebesar 88,18 persen.
Dengan realisasi pendapatan daerah Rp 615.403.730.489,05 dan realisasi belanja daerah sebesar Rp 611.570.146.854,93 maka anggaran menjadi defisit sebesar Rp 3.833.583.634,1
Sementara Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 57.759.132.738,08 realisasi sebesar Rp 57.684.292.738,08 atau 99,87 persen. Realisasi tersebut bersumber dari penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018. Sedangkan pengeluaran dianggarkan sebesar Rp 2.575.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.500.500.000,00 atau 97,09 persen. Pengeluaran pembiayaan ini telah digunakan untuk tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke Bank Nagari Sumatera Barat  sebesar Rp 2.500.000.000,00.
Untuk Silpa tahun anggaran 2019 setelah pendapatan dikurangi belanja dan pembiayaan diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran(Silpa) sebesar Rp 59.017.876.372,20.
Menjawab pendapat akhir Pansus tersebut, Wali Kota Solok H.Zul Elfian SH,M.Si mrnyampaikan kepada Sekretaris Daerah agar apa yang menjadi saran dan masukan dari DPRD itu dapat dibahas ditingkat Eksikutif dan OPD terkait, sehingga menjadi perbaikan kedepan.
Sebelumnya saat memimpin sidang, Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng menyatakan bahwa dari pendapat akhir seluruh Pansus, semuanya sepakat dan menerima sehingga Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 dapat disahkan menjadi Perda.
"Setelah melalui pembahasan ditingkat Dewan, Ranperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok tahun  anggaran 2019 disetujui DPRD Kota Solok unyuk disahkan menjadi Perda.  DPRD tetap konsisten untuk mengerahkan sebesar-besarnya potensi dan anggaran untuk kepentingan masyarakat," sebutnya.
Usai penyampaian Laporan Pansus  ( dan pendapat akhir Wali Kota Solok itu, dilakukan penandatanganan nota persetujuan bersama tentang Ranperda  pelaksanaan APBD Kota Solok tahun anggaran 2019.   (Amel)