Rencana PPKM Darurat 6 Minggu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Perhatikan Masyarakat

    Rencana PPKM Darurat 6 Minggu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Perhatikan Masyarakat
    Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar

    JAKARTA - Terkait adanya rencana Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 6 minggu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dan juga menyiapkan langkah-langkah bantuan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang saat ini paling terdampak Covid-19.

    “Pertama belum dipastikan PPKM 6 minggu itu. Kalau sudah dipastikan, saya kira pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah untuk kelas menengah-bawah. Tidak ada jalan lain kecuali bantuan sosial (bansos). Bansos pun saya berharapnya harus tunai. Subsidi upah harus dimulai lagi, bantuan tunai harus dimulai lagi, ” kata Gus Muhaimin di Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/7/2021).

    Saat mendampingi Gus Muhaimin, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, tugas DPR RI adalah mengawasi sekaligus mengkaji kebijakan yang diambil pemerintah, untuk dilihat seberapa efektif perkembangannya.

    “Ini kan Pemerintah terus mengkaji dan kita juga DPR melihat efektivitas daripada PPKM darurat ini, apakah angka penyebaran ini bisa menurun atau bisa ditekan, toh ternyata dalam waktu beberapa hari setelah PPKM diberlakukannya malah terus naik, ini kan harus ada skema yang begitu efektif apa yang harus diambil, ” terang Cucun.

    Cucun juga menambahkan, jika memang ada wacana untuk melakukan PPKM Darurat 6 minggu, pemerintah harus melakukan kajian yang matang, tentang bagaimana orang yang kehilangan pekerjaan, dan beberapa sektor yang berhenti akibat adanya pandemi ini. Karena beberapa sektor essensial masih perlu melakukan pelayanan publik, namun terhenti atau terhambat karena adanya PPKM Darurat ini.

    “Makanya kalau ada wacana misalkan perpanjangan PPKM sampai nanti 6 minggu, ini harus ada kajian yang matang karena banyak penundaan yang timbul dari resiko WFH (work from home). Tapi dari sisi lain, bagaimana pemberlakuan PPKM darurat ini masih dapat menghidupkan di sektor-sektor yang masih bisa membangkitkan ekonomi, ” tutupnya. (ndy/es)

    Abdul Muhaimin Iskandar DPR RI PKB
    Updates

    Updates

    Artikel Sebelumnya

    Laksmana Muda TNI Anwar Saadi Dilantik Jaksa...

    Artikel Berikutnya

    Novita Wijayanti Apresiasi Progres Pembangunan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Antisipasi Pencurian Kendaraan Roda Dua, Bhabinkamtibmas Sempur Himbau Warga
    Jalin Silaturahmi, Kapolsek Bogor Utara Anjangsana ke SMAN 7 Kota Bogor
    Terkikis Air Hujan, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa Monitoring Perbaikan Saluran Air
    Melalui kegiatan Patroli Perekat, Anggota Polsek Batujaya Ciptakan Keamanan di Bank BRI pada malam hari
    Pangdam V/Brawijaya Komitmen Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

    Ikuti Kami