Proyek Anggaran APBN oleh BPDAS Saddang Tahun 2012 di Mengkendek, Diduga Salah Titik Lokasi

Proyek Anggaran APBN oleh BPDAS Saddang Tahun 2012 di Mengkendek, Diduga Salah Titik Lokasi

TANA TORAJA - Tiga tahun lebih pasca penggabungan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Saddang ke BPDAS Walanae , BPDAS Saddang kini meninggalkan rekam jejak kegiatan proyek dengan menggunakan anggaran APBN tahun 2012 yang beraroma tidak sedap,  Jumat (31/7/2020).

Pasalnya,  kegiatan yang diberi nama Pembangunan Persemaian Permanen tersebut, dalam dokumen perjanjian kerjasama antara BPDAS Saddang sebagai pihak pertama dengan pemda Tana Toraja sebagai pihak kedua menunjuk lokasi penempatan kegiatan berada pada lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas di dusun Tallang Sura' Lembang Marinding kecamatan Mengkendek.

Namun setelah di telusuri pada hari Senin (27/7/2020), fakta di lapangan didapatkan lokasi penempatan kegiatan proyek terebut ternyata berada di lokasi tanah hak milik masyarakat di Kelurahan Rantekalua',  kecamatan Mengkendek.

Dari hasil penelusuran tim media itupun,  kemudian dikonfirmasi ke beberapa masyarakat akan lokasi tersebut dan jawaban masyarakat menyatakan jika lokasi yang ditempati proyek pembangunan persemaian permanen itu berada di wilayah pemerintahan kelurahan Rantekalua' dan bukan di wilayah pemerintahan Lembang Marinding.

Anehnya lagi,  dalam dokumen perjanjian kerjasama juga dimuat batas penggunaan lokasi hingga 15 tahun saja terhitung sejak tahun 2012 sedangkan jika diamati dari dokumen itu yang menyatakan lokasi dengan sebutan Kawasan Hutan Produksi Terbatas maka ini membuka suatu pertanyaan yang besar bahwa untuk apa surat perjanjian kerjasama itu jika memang lokasi yang digunakan adalah wilayah kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagai penguasaan kehutanan.

Perlu juga diketahui bahwa jika sebelum memulai pekerjaan proyek kehutanan maka setiap lokasi yang ditunjuk dalam dokumen pengusulan ke kementerian saat itu dilengkapi dengan penunjukan titik koordinat sebagai penanda saat tim verifikasi turun mengecek serta pencocokan titik lokasi pelaksanaan proyek.

Sementara fakta lokasi penempatannya yang sebenarnya berada pada wilayah pemerintahan yang berbeda dengan tanah penguasaan hak milik masyarakat, dan bukan dalam kawasan hutan produksi terbatas seperti yang tertulis dalam dokumen perjanjian kerjasama.

Dan jika penunjukan lokasi dengan pengambilan titik koordinat pada tanah hak milik masyarakat dan dituangkan dalam dokumen pengusulan ke kementerian saat itu dengan sebutan Kawasan Hutan Produksi Terbatas maka kegiatan proyek ini dapat merugikan pemilik lahan karena tanahnya bisa tercatat atau di tandai sebagai kawasan hutan produksi terbatas.

Dikesempatannya,  beberapa masyarakat adat yang tak jauh dari lokasi tersebut membenarkan dan menyebutkan jika lokasi penempatan kegiatan proyek pembibitan itu berada dalam wilayah kelurahan Rantekalua'.

Sementara ditempat terpisah,  juga salah satu masyarakat yang tanahnya digunakan sebagai lokasi kegiatan proyek membeberkan fakta, dimana bukti pengakuan pemerintah setempat secara tertulis akan penguasaannya atas tanah tersebut dan penggunaan tanah tanpa sepengetahuan pemilik lahan.

Dimana bukti surat keterangan dari pemerintah tersebut pernah sebagai dokumen lampiran laporan tindak pidana ke Polsek Mengkendek polres Tana Toraja pada tahun 2016 yang mana BPDAS Saddang saat itu sebagai terlapor atas penggunaan lokasi tanah tanpa ijin dari pihak pemilik tanah.
(Widian).