Presiden Teken Perpres Pesantren, Menag: Tidak Ada Alasan Pemda Tak Beri Anggaran

Presiden Teken Perpres Pesantren, Menag: Tidak Ada Alasan Pemda Tak Beri Anggaran
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan dengan terbitnya Perpres ini diharapkan kian meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia karena ada regulasi baru yang memperkuat bagi pemerintah daerah untuk membantu dalam hal alokasi anggaran.

"Terbitnya Perpres ini adalah sebuah momentum besar bagi dunia pesantren. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang memiliki komitmen dan perhatian besar dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren, " katanya di Jakarta, Selasa (14/9).

Dia menjelaskan dalam penyusunan Perpres ini dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dengan melibatkan para pihak dari lintas kementerian/lembaga negara dan stakeholderpesantren.

Sementara itu, dengan terbitnya Perpres tersebut pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren.

Hal tersebut kata dia menjadi langkah positif sebab selama ini, ada keraguan sebagian pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pesantren lantaran pos pendidikan keagamaan dianggap sebagai urusan pusat atau Kemenag.

"Dengan terbitnya Perpres ini, Pemda tidak perlu ragu lagi mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren, " bebernya.

Dia menjelaskan pada pasal 9 Perpres Nomor 82 Tahun 2021 jelas mengatur bahwa pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya.

Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah, baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat.

"Sekarang tidak ada alasan lagi bagi Pemda untuk tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk membantu pesantren, baik pada fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat, " bebernya.

Dia menilai dengan terbitnya Perpres tersebut sekaligus menjadi kado jelang peringatan Hari Santri 22 Oktober 2021.

Sebelumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga ditetapkan jelang peringatan Hari Santri 2019.

Bogor
Imbris Ghandi

Imbris Ghandi

Previous Article

Percepat Penanggulangan Karhutla, Kapolri...

Next Article

Sertifikasi Kompetensi Wartawan dengan Skema...

Related Posts

Peringkat

Profle

Afrizal verified

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 307

Postingan Tahun ini: 2901

Registered: Sep 25, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 272

Postingan Tahun ini: 2462

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 196

Postingan Tahun ini: 2422

Registered: Sep 22, 2020

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 114

Postingan Tahun ini: 550

Registered: May 7, 2021

Profle

Joni Hermanto

Diduga Kubur Pasien Negatif Covid Dengan Cara Pemakaman  Positif. RSUD Panglima Sebaya Digruduk Masa
Ronny D Daniel, Pejuang Kemanusiaan Itu Tutup Usia
Kejaksaan Agung Perintahkan Kajati sumbar dan Kajari Pessel Segera Eksekusi Bupati Pessel
Bermodalkan Ponsel Berkedok Wartawan Datangi SPBU Sangbua

Follow Us

Recommended Posts

Pemkot Tangerang, Uji Coba PTM Terbatas di Sekolah Dasar
Pansus I DPRD Trenggalek Lanjutan Rapat Pembahasan Perubahan Perda BPHTB
Tindaklanjut Rekomendasi Gubernur, Pemko Solok Gelar Rapat Dengan Banggar DPRD
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah Minta KTNA Beri Pendampingan Terhadap Petani dan Nelayan
Pansus I DPRD Trenggalek : Setor PAD Tidak Harus Tunggu Hingga Sampai SMBR Capai 80 Persen