Presiden RI Marah Besar, Para Menteri dan Pejabat Syok dan Gemetar

DENPASAR - "Saya intruksikan, belanja barang dari luar negeri atau impor yang dilakukan kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah untuk dihentikan, " kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada acara ‘Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia’ yang juga dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju serta para kepala daerah se-Indonesia bertempat di Bali, Jum'at (25/03/2022)

Dikatakannya bahwa, kami nanti bisa membeberkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.

Baca juga: OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

“Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog dan  targetnya tidak tercapai, saya umumin (ke publik) nanti. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya.

E-Katalog yang dimaksud Presiden Jokowi adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Baca juga: Ini Konsep Calon Bupati MYL-SS, Ciptakan Ekonomi Kreatif di Pangkep

Presiden Jokowi pun heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda, dan BUMN. Mereka justru malah lebih memilih produk-produk impor.

Produk-produk impor tersebut antara lain closed circuit television (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu, hingga onderdil untuk traktor pertanian.

Baca juga: Kadis Perindag Jeneponto Copot 3 Orang Kepala Pasar

“Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar (negeri). Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan diterus-teruskan (impor). Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor, ” kata Presiden.

Presiden pun menyebut ia sudah jengkel dengan kebiasaan impor barang tersebut.

Baca juga: Tonjolkan Potensi Lokal, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana Perkenalkan 'The Spirit of Sobean'

“Mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Rumah sakit daerah ini impor, Kementerian Kesehatan impor, tak baca nanti karena sekarang gampang banget lihat detailnya, saya lihat, ” tegas Presiden.

“Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat seperti itu. Tidak boleh Pak Menteri, tidak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih? 

Baca juga: ASEAN - METI Jepang Bahas Upaya Pemulihan Ekonomi Regional di Masa Pandemi Covid-19

Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak mengerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, yang beginian jangan diteruskan, setop!” tambah Presiden.

Presiden Jokowi menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp 526 triliun, APBD sebesar Rp 535 triliun, BUMN senilai Rp 420 triliun, sebanyak Rp 400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang produck dalam negeri.

“Target nanti, syukur bisa sebelum 10 Mei, yang Rp 400 triliun itu bisa tercapai, ini sangat bagus sekali dampaknya akan ke mana-mana. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru Rp 2 triliun, ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian, ” ungkap Presiden.

Pembelian kursi dan laptop juga berasal dari impor. “ Apakah kita ini mau impor terus? Kita kan  sudah bisa bikin semuanya ini, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diteruskan, " tandasnya.

Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan ataukah tidak? Kalau mau mengerjakan artinya nanti ada pertumbuhan ekonomi...nah, saya minta dan saya tidak mau ditawar-tawar lagi urusan yang Rp 400 triliun di Mei yang akan datang, coba  UMKM segera didorong untuk bisa masuk ke E-katalog, masukkan sebanyak-banyaknya, ” tambah Presiden.

Baca juga: Kepala BPS, Suhariyanto: September 2020 Terjadi Deflasi Sebesar 0,05 Persen, Deflasi tertinggi di Timika sebesar 0,83 Persen

Presiden juga memerintahkan LKPP hingga akhir 2022 dapat memasukkan 1 juta UMKM sebagai penyuplai barang di E-Katalog.

“Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masukan ke E-Katalog. Kan yang sering dikeluhkan katanya SNI susah, emangnya SNI itu apa sih? Jadi alasan Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, itu kan barang kita sendiri, jangan dibikin ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan? 

Coba dipermudah, biar semua bisa masuk ke E-Katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semua. Uang kita sendiri, APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya, ” tegas Presiden.

Acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” didahului dengan Business Matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil Businees Match mencapai Rp 85 triliun.

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp 400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1, 67-1, 71 persen.

Baca juga: Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo: Ada Perbaikan dari Purchasing Managers Index

Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3, 69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5, 36-5, 4 persen.*** (Anton AS)