Pratama Persadha: Kebocoran Data Kembali Terjadi, Kali ini KPAI dan Bank Jatim

Pratama Persadha: Kebocoran Data Kembali Terjadi, Kali ini KPAI dan Bank Jatim
Dr. Pratama Persadha, Chairman CISSReC

JAKARTA - Setelah kebocoran e-HAC dan BRI Life, untuk kesekian kalinya masyarakat tanah air kembali dihadirkan dengan kabar kebocoran data pribadi yang dialami oleh institusi dan BUMD di Indonesia. Saat ini diduga database milik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan juga Bank Jatim terindikasi dijual di raidforums.

Dalam keterangannya pada Kamis (21/10), pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa pada saat dicek di raidforums, ada akun bernama C77 mengupload data KPAI yang dia jual secara murah. Data tersebut diduga berisi database pelaporan masyarakat dari tahun 2016 sampai saat ini.

Pratama menambahkan, Databasenya memiliki detail lengkap tentang identitas pelapor seperti nama, nomor_identitas, kewarganegaraan, telepon, hp, agama, pekerjaan, pendidikan, alamat, email, tempat_lahir, tanggal_lahir, jenis_kelamin, provinsi, kota, usia, serta tanggal pelaporan.

“Dua database yang diberikan, yakni berukuran 13MB dengan nama file kpai_pengaduan_csv dan 25MB dengan nama kpai_pengaduan2_csv. Untuk mendownloadnya, user Raidforums harus mengeluarkan 8 credits atau sekitar 35ribu rupiah, ” terang chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Doktor Pratama mengemukakan, selain itu juga terdapat kolom data penghasilan bulanan, ringkasan kasus, hasil mediasi, bahkan diduga ada list data identitas korban yang masih dibawah umur. Data ini sangat berbahaya, karena predator daring bisa menarget dari data - data yang ada disini.

“Data-data yang ada, merupakan data yang sangat sensitif untuk disalahgunakan di internet. Seperti penipuan online seperti yang kerap terjadi belakangan, ” jelasnya.


Lalu juga untuk Bank Jatim yang dijual oleh akun dengan username bl4ckt0r dengan harga $250.000. pelaku menyebutkan data sebesar 378GB berisi 259 database, juga beserta data sensitif seperti data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi, dan masih banyak lagi.

"Tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah. Perlu dilakukan forensik digital untuk mengetahui celah keamanan mana yang dipakai untuk menerobos, apakah dari sisi SQL (Structured Query Language) sehingga diekspos SQL Injection atau ada celah keamanan lain, " kata pria asal Cepu, JawabTengah ini.

Pratama menjelaskan, sebaiknya penguatan sistem dan SDM harus ditingkatkan, adopsi teknologi utamanya untuk pengamanan data juga perlu dilakukan. Indonesia sendiri masih dianggap rawan peretasan karena memang kesadaran keamanan siber masih rendah. Yang terpenting dibutuhkan UU PDP yang isinya tegas dan ketat seperti di eropa. Ini menjadi faktor
utama, banyak peretasan besar di tanah air yang menyasar pencurian data pribadi.

“Sudah berkali - kali kejadian seperti ini, seharusnya Pemerintah dan DPR bisa sepakat untuk menggolkan UU PDP, Tanpa UU PDP yang kuat, para pengelola data pribadi baik lembaga negara maupun swasta tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban lebih jauh dan tidak akan bisa memaksa mereka untuk meningkatkan teknologi, SDM dan keamanan sistem informasinya, ” jelasnya. (***)


Pratama Persadha
Pratama Persada

Pratama Persada

Previous Article

4 Manfaat Menggunakan Aplikasi Akunting...

Next Article

Kemensos Salurkan Bantuan Kedaruratan bagi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono

AFRIZAL

AFRIZAL

Postingan Bulan ini: 296

Postingan Tahun ini: 1715

Registered: May 25, 2021

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 249

Postingan Tahun ini: 2756

Registered: May 23, 2021

Ryawan Saiyed

Ryawan Saiyed verified

Postingan Bulan ini: 122

Postingan Tahun ini: 634

Registered: Sep 22, 2020

HermanDjide

HermanDjide

Postingan Bulan ini: 120

Postingan Tahun ini: 2580

Registered: Nov 23, 2021

Profle

ISWAN DUKOMALAMO verified

Kelangkaan BBM di Kota Tidore Kepulauan, Ini Respon HMI Cabang Tidore
Agenda Kunker Presiden, HMI Cabang Tidore Layangkan Pernyataan Sikap Kepada Walikota Tidore Kepulauan
Imbas dari Pilkades, 8 Unit Rumah Panggung di Jeneponto Dibongkar Paksa oleh Pemilik Lahan
Pasca Pembongkaran 8 Rumah Panggung di Jeneponto, Mulyadi Mustamu Bersedia Siapkan Lahan Sekalipun Satu Desa

Follow Us

Recommended Posts

Sinergitas TNI-POLRI Dan Pemkab Sampang Bantu Bersihkan Pohon Tumbang Di Ponpes Nurul Alam Prajjan Camplong
Ketua DPD PWRI Riau Minta Anggaran Jasa Publikasi 22 Miliar Tahun 2020 di Pemprov Riau di Usut Tuntas
SPKT Polda Banten Laksanakan Serah Terima Piket Pelayanan
Laskar Rajo Betuah Jambi United Siap Perang, Siap Menang di Liga 3 Nasional
KORPRI Harus Jadi Pusat Inovasi Layanan Publik