Omnibus Law RUU Cipta Kerja Resmi Disahkan, Ketum PBNU Ajak Warga NU Mensikapi Dengan Cara Elegan

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Resmi Disahkan, Ketum PBNU Ajak Warga NU Mensikapi Dengan Cara Elegan
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj M.A Ketika mengajak warga NU Mensikapi UU cipta kerja melalui video NU channel

JAKARTA - Setelah beberapa hari terakhir Omnibus Law RUU (Rancangan undang-undang) Cipta Kerja resmi disahkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada rapat paripurna, Senin (05/10/2020) banyak menuai kritik dan protes dari beberapa elemen masyarakat.

Bahkan dibeberapa wilayah aksi demonstrasi diwarnai kericuhan yang berujung pengrusakan yang mana dinilai tidak seimbang oleh masyarakat bahkan hanya menguntungkan satu kelompok konglomerat atau kapitalis.

Dalam narasi Najwa Shihab beberapa waktu lalu juga sempat mengkritik RUU Cipta Kerja yang seharusnya tidak perlu dibahas pada masa pandemi covid-19, kok malah terkesan buru-buru kayak kejar setoran saja.

"Ada juga RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tahun lalu juga diserbu unjuk rasa, lalu RUU Pemasyarakatan, ada koruptor yang ngebet pingin bebaskah, " kata Najwa.

Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj mengatakan bahwa itu tidak seimbang bahkan hanya menguntungkan satu kelompok, hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh para petani dan rakyat kecil.

"Kita harus punya sikap yang tegas dalam hal ini mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang tawassuth kepentingan konglomerat harus kita jamin keselamatannya, kepentingannya, tapi buruh dan rakyat kecil pun kita jamin, " ungkap Said Aqil Siradj panggilan akrabnya.

Said Aqil Siradj menambahkan rakyat kecil kita jamin mulai dari yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan, serta pendidikan, karena pendidikan dianggap lembaga seperti perusahaan ini tidak benar.

"Kita harus melakukan permintaan review juga minta di tinjau ulang tapi dengan cara elegan bukan dengan cara anarkis, dan kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, demi wasathiyah al Ijtimaiyah moderasi dalam membangun masyarakat yang moderat, dan tidak mengorbankan rakyat kecil, " imbuh Said Aqil Siradj.

Said Aqil Siradj juga menjelaskan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang lama masih jauh panggang dari api apa istilahnya yang masih jauh dari implementasi undang-undang Dasar 1945 nomor 33 itu hanya tulisan hitam di atas kertas putih itu, dicetak berulang-ulang disebarkan jutaan lembar, tapi tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan alam Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia. 

"Apa itu sudah terimplementasi, sudah terealisasi, sama sekali tidak bahkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, bahkan sekarang di era keterbukaan ini semakin bebas liberal yang diikuti oleh sistem liberal kapitalis, ini semakin betul-betul nasib rakyat kecil orang kecil semakin tertindas, " papar Said Aqil Siradj.

Said juga mengatakan ketika Pilkada, Pileg apa lagi Pilpres suaranya dibutuhkan, tapi kalau udah selesai ditinggal, mending kalau hanya diludahi, bahkan diinjak, jadi UUD 1945 pasal 33 itu hanya tulisan di atas kertas.

"Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekayaan alam Indonesia ini disediakan untuk mensejahterakan semua rakyat dan itu cukup untuk 260 juta orang, cukup sejahtera kalau betul-betul dikelola dengan adil dengan merata, " tutur Said Aqil Siradj. 

Said Aqil Siradj menegaskan bahwa kalau bicara tambang coba mulai dari tambang gas, minyak, batubara, bauksit mening, juga emas bahkan berlian, juga nikel sekali tambang cukup untuk mensejahterakan dan mengenyangkan perutnya 200 juta orang, belum pula kekayaan hutan, belum kekayaan laut yang luar biasa ini, bukan hanya ikan tapi juga hal-hal yang berharga yang ada dalam laut kita, hal-hal yang sangat bernilai.

"Itu semua hanya menguntungkan segelintir orang, menguntungkan segelintir jumlah orang, bayangkan katanya tapi saya belum membuktikan katanya kekayaan orang 4 konglomerat sama dengan 100 juta rakyat, kalau ini benar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, " tegas Said Aqil Siradj. 

Terakhir Said Aqil Siradj mengharapkan warga NU semua nanti bersikap, menyikapi undang-undang yang baru saja dikethok kemarin, dengan kritik dengan sikap kritis tapi elegan tidak boleh menggunakan cara-cara anarkis tidak ada gunanya itu, " pungkasnya.(Skr/Sin)

PBNU KH. Said Aqil Siradj Ketua Umum PBNU Narasi Najwa Shihab Mata Najwa UU Cipta Kerja
Tiarsin

Tiarsin

Previous Article

Ardy Daud Berupaya Tingkatkan Penanganan...

Next Article

Tingkatkan Kewirausahaan, FEB Usakti Jakarta...

Related Posts

Peringkat

Profle

Satria Ferry Sonarya verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 23

Postingan Tahun ini: 479

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 21

Postingan Tahun ini: 126

Registered: Feb 19, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 15

Postingan Tahun ini: 220

Registered: Sep 22, 2020

Edward Banjarnahor

Edward Banjarnahor

Postingan Bulan ini: 14

Postingan Tahun ini: 126

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Suhardi

PLN Rayon Timur Palangka Raya Putus Jaringan Listrik Warga Seperti Debt Collector
Gelar Aksi Demo di PLTA, Meski Tidak Diakui Oleh Depati 4 Alam Kerinci, Ujung Kerajaan Pagaruyung Ngotot Campur Urusan Adat 
Cuaca Ekstrim, BPBD Luwu Timur Himbau Warga Waspada
Simpang Tiga Sentot Kembali Ditutup
banner

Follow Us

Recommended Posts

3,2 Juta Lansia di Jateng Prioritas Vaksinasi Gelombang II
Modus Gadai Mobil di Palopo, Pelaku Diringkus Polisi
Pandemi Covid-19, Hari Jadi ke-75 Kabupaten Karo Tidak Digelar
Bupati FDW Pimpin Rakor Perdana Bersama Forkopimda Minsel
Sinergitas TNI Polri Pada Kunjungan Menko PMK dan Plt.Gubernur Sulsel di Bantaeng