RKPD 2021 Pesawaran Akan Mengacu PP 12 tahun 2019

agungsugenta, 29 Jan 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:
PESAWARAN. Dalam acara Kunsultasi publik rancangan awal RKPD(singkatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2021 kabupaten pesawaran, yang dilaksanakan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pesawaran di ruang Aula Pemkab Pesawaran, dipaparkan PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan tahun 2021 kabupaten pesawaran akan mengacu pada peraturan tersebut.
 
Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kebupaten Pesawaran Yose Rizal menyampaikan paparannya, Rabu(29/01/2020).
 
Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. 
 
Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. 
 
Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. 
 
Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.
 
Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. 
 
RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. 
 
Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama.
 
Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi dan disinkronisasi.
 
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan.
 
Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
 
Dalam PP 12 tahun 2019 menyebutkan  pemerintah  daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Indikatornya salah satu dari BPK kita harus menganalisis kinerja pendapatan tahun depan akan dianalisis kinerja belanja akan mengukur masukan(input), pelaksanaan (proses) sampai keluaran(output) dan hasil(outcome) dari kegiatan.
 
Apabila penjabaran menurut ketentuan tidak dijalani maka akan terkena penundaan dana transfer pusat hal tersebut disebutkan dalam Pasal 50 (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
 
Dalam PP 12 Tahun 2019 banyak istilah-istilah yang baru dipakai, dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah.
 
Beberapa istilah baru muncul dalam peraturan ini, contohnya: Dana perimbangan terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus.
 
Dana  bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 
Dari unsur belanja dahulu kita kenal belanja tak langsung belanja langsung sekarang klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga; dan belanja transfer.
 
Dijelaskan bahwa kabupaten Pesawaran masih diperingkat daerah kategori kemampuan rendah hal ini  karena potensi pendapatan masih rendah.
 
Oleh sebab itu OPD harus memahami aturan baru ini untuk memasukkan anggaran dalam Sistem informasi keuangan Daerah, kepala BPKAD menutup paparannya.(Agung)
PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu