Mekanisme Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Guru Madrasah Bukan PNS

JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru madrasah bukan PNS sudah memasuki tahap pencairan. Bantuan ini dicairkan melalui rekening baru yang dibuat bank penyalur atas nama para penerima.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Kementerian Agama, M Zain, menjelaskan bahwa proses pencairan ini diawali dengan notifikasi pemberitahuan melalui Simpatika.

Baca juga: Simpul Belajar Yassiberrui, Wadah Diskusi Tematik Terarah Untuk Barru Lebih Baik

"Para guru penerima BSU akan menerima notifikasi pemberitahuan di Simpatika. Mereka bisa mengecek melalui akun masing-masing, " terang M Zain di Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Setelah mengecek notifikasi, lanjut Zain, guru langsung mencetak Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020 yang ada di Simpatika. Bersamaan itu, guru juga diminta mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang formatnya juga tersedia di Simpatika.

Baca juga: Solusi Belajar-Mengajar di Masa Pandemi, PGRI Bantaeng Gelar Pelatihan Learning Management System

"SPTJM dicetak, lalu ditandatangani di atas meterai, " terangnya.

Selanjutnya, kata Zain, guru penerima bantuan datang ke Kantor bank penyalur yang ditunjuk, yaitu: BRI/BRI Syariah. Guru membawa juga KTP, NPWP (jika sudah memiliki), Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020, dan SPTJM yang sudah ditandatangani di atas meterai.

Baca juga: Mahasiswa KKN-PPL Terpadu Domisili Luwu Utara Gelar Musyawarah Program Kerja

Guru lalu mengisi formulir pembukaan buku rekening baru di BRI/BRI Syariah. Setelah selesai semua prosesnya, guru akan menerima Buku Rekening dan Kartu ATM baru dari BRI/BRI Syariah. Guru bisa mengambil atau tetap menabung BSU GBPNS 2020 di bank.

"Besaran BSU adalah Rp600.000, 00, -/bulan selama 3 bulan, dari Oktober hingga Desember, dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp1.800.000, -" jelas M Zain.

Baca juga: Sekda Hadiri Muscab IX Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Kabupaten Tangerang

"Ada kewajiban membayar Pajak Penghasilan Psl 21 (PPh 21) sebesar 5 persen bagi guru yang sudah memiliki NPWP dan sebesar 6 persen bagi guru yang belum memiliki NPWP, " tandasnya. (***)