Lindungi Warga PMKS, Kemendagri-Kemensos Jemput Bola Perekaman KTP-El

Lindungi Warga PMKS, Kemendagri-Kemensos Jemput Bola Perekaman KTP-El
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)  Kemendagri) bersama Kementerian Sosial (Kemensos), mengadakan layanan jemput bola perekaman data KTP-el. Upaya tersebut untuk melindungi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Dari 136 warga marginal yang ada, sebanyak 49 warga sudah ada datanya dan langsung kami cetakkan KTP-el mereka. Ini menjadi prioritas utama, " kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/1/2021).

Menurut Zudan, identitas 49 PMKS sudah ada di database Dukcapil, tetapi perlu dipadankan kembali dengan memverifikasi nama serta tempat dan tanggal lahirnya.

Kemendagri kemudian mencocokkan identitas 68 PMKS lainnya secara biometrik dan demografik, yakni sidik jari dan irish mata, tetapi hanya 15 warga yang cocok datanya dan menerima KTP-el.

"Misalnya, nama Muhamad Maskuri dia ubah menjadi Muhammad Masykuri, tentu tidak terdata namanya di database. Untungnya dia pernah merekam data KTP-el, sehingga ketika dicek sidik jari data yang sebenarnya muncul, " urainya.

Zudan menegaskan, identitas 17 PMKS ada datanya dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan kemudian melakukan perekaman KTP-el.
Sisanya memerlukan verifikasi yang lebih mendalam untuk mengecek apakah yang bersangkutan sudah terdata dengan nama lain atau benar-benar belum terdata.

Ia menambahkan, PMKS tidak boleh tinggal dan menggunakan alamat di bedeng, daerah terbuka hijau, di kolong jembatan, dan di kantor pemerintah.

Pendataan penduduk rentan perlu pendalaman dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019, agar tidak terjadi data penduduk ganda dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Identitas penduduk berupa KTP-el lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dianggap penting sebagai pintu masuk strategi penanganan PMKS.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharani mengatakan, bantuan pemerintah berupa bantuan sosial akan diberikan sesuai alamat KTP-el.

"Kepemilikan KTP-el dengan NIK menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP, " kata Risma.(Foto: Kemendagri)

eKTP
Release

Release

Previous Article

Wapres K.H Ma'aruf Amin Berduka Atas Wafatnya...

Next Article

Laksma TNI Dato Rusman Pimpin Acara Serah...

Related Posts

Peringkat

Profle

Satria Ferry Sonarya verified

Edward Banjarnahor

Edward Banjarnahor

Postingan Bulan ini: 14

Postingan Tahun ini: 126

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 12

Postingan Tahun ini: 117

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 10

Postingan Tahun ini: 466

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 7

Postingan Tahun ini: 212

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Suhardi

PLN Rayon Timur Palangka Raya Putus Jaringan Listrik Warga Seperti Debt Collector
Simpang Tiga Sentot Kembali Ditutup
Kapolres Pimpin Sertijab, Berikut Nama-nama Pejabat Baru di Lingkungan Polres Luwu Timur
Walikota Tegal Dedy Yon Semalam Temui SBY Terkait Konflik dengan Wakilnya?
banner

Follow Us

Recommended Posts

Bertambah 2 Orang Warga Asahan Terkonfirmasi dan 1 Orang Sembuh dari Covid-19 per 28 Februari
Jadi Korban Pemukulan, Anak Staf Redaksi KejarInfo Lapor Polisi
2 Orang Warga Asahan Sembuh dari Covid-19 per 27 Februari
FKLMP Akan Surati DPRD terkait Layanan PDAM Tirta Dharma Yang Buruk
Motivasi Prajurit dan PNS Korem 061/Sk Undang Pakar Komunikasi