Kasus Korupsi Dana Pensiun DP4, Kejagung RI Periksa 2 Saksi

    Kasus Korupsi Dana Pensiun DP4, Kejagung RI Periksa 2 Saksi

    JAKARTA - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 2 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Tahun 2013 hingga 2019. 

    Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya Kepada media wartaadhyaksa.com di Jakarta, Selasa (21/2/2023) mengungkapkan bahwa 2 orang saksi yang diperiksa yakni berinisial JS selaku Direktur Investasi PT Pratama Capital Assets Management dan inisial K selaku Sales pada Manager Investasi PT Pratama Capital Assets Management.

    JS dan inisial K diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Tahun 2013 hingga 2019, " ujar Ketut Sumedana. 

    Menurunya, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang dengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri oleh saksi JS dan inisial K. 

    Pemeriksaan saksi ini menurut Ketut, juga dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Tahun 2013 sampai dengan 2019. (Jon). 

    jakarta
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Balipedia.org: All About Bali

    Artikel Berikutnya

    Hendri Kampai: Macan Versus Banteng di Antara...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Terkikis Air Hujan, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa Monitoring Perbaikan Saluran Air
    Pangdam V/Brawijaya Komitmen Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur
    Nofi Candra - Leo Murphy Minta Dukungan ASN Pemko Solok di Pilkada 2024
    Polsek tempuran polres karawang rutin periksa fasilitas perbankan di wilayah hukumnya. Guna Persempit gerak pelaku tindak pidana, 
    Debat Pilbup Pangandaran 2024 Soal IPM Kurang Memuaskan

    Ikuti Kami