Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah Minta Kemdikbudristek Segera Putuskan PJJ

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali akibat terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di tanah air terhitung sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta Kemdikbudristek serta pemerintah daerah untuk segera mengambil keputusan tentang metode pembelajaran pada pembukaan pendidikan tahun ajaran baru.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto: Antisipasi Penyebaran Covid-19, Jadwal Masuk Kantor Pegawai DPRD Riau Dibatasi

“Tahun ajaran baru sudah akan dimulai pada pertengahan Juli 2021. Artinya masih dalam suasana PPKM di Jawa dan Bali, maka harus ada kebijakan yang jelas dan pasti bagi sekolah agar mereka bisa fokus mempersiapkan diri. Menimbang situasi yang ada, maka keputusan memperpanjang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar Dari Rumah bagi anak sekolah semestinya segera diambil, demi kemaslahatan kita bersama.” tutur Ledia dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: APBD Tahun 2021 DPRD Kota Blitar Tambah Anggaran Belanja Tak Terduga

Politisi Fraksi PKS itu menjelaskan, lonjakan kasus Covid-19 ini patut menjadi perhatian semua pihak. Apalagi sebagian besar kasus ditengarai akibat varian Covid-19 Delta, yang dinilai lebih ganas dan lebih cepat penyebarannya. Selain itu, dirinya memperhatikan jumlah kasus anak yang terkena Covid-19 semakin bertambah.

Baca juga: Komisi 4 DPRD Jeneponto Temui Konstituennya, Nurlaila Basir: Dulu Rakyat Bantu Saya

“Berdasarkan informasi yang diterima dari Satgas Penanganan Covid, ada lebih dari 260 ribu anak terpapar, sehingga kita harus sangat sigap membuat keputusan yang akan kita ambil terkait pembukaan tahun ajaran baru, ” ungkap Ledia

Baca juga: Ini Jawaban Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Terkait P APBD 2020

Ledia juga menerangkan, berdasarkan keterangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), indikator positivity rate pelaksanaan pembelajaran tatap muka adalah di bawah 5 persen, atau setidaknya di bawah 10 persen. Namun hingga saat ini, angka positivity rate Indonesia masih di kisaran 30 persen. Menurutnya, kondisi ini masih berbahaya jika ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Baca juga: Anggota DPRD Provinsi Jatim VII Serap Aspirasi Warga Kota Blitar di Reses ke III Tahun 2020

Oleh karena itu, ia berharap Kemendikbudristek dan pemerintah daerah lebih cepat bertindak supaya sekolah, pendidik, tenaga kependidikan termasuk juga orangtua bisa segera fokus merencanakan program sekaligus metode pembelajaran mulai seperti sarana dan prasarana kegiatan ajar mengajar dan rencana pencapaian kurikulum.

Baginya, dengan melihat situasi dan kondisi pandemi Covid-19 terkini, Indonesia masih perlu memperpanjang PJJ demi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan anak didik, pendidik, tenaga kependidikan dan orangtua. (ts/es)