Kapolri Copot Kewenangan Penyidikan 1.062 Polsek se-Indonesia

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait kepolisian sektor (polsek). Isinya, tidak semua polsek dapat melakukan penyidikan. Total, ada 1.062 polsek di Indonesia yang tidak bisa lagi melakukan penyidikan.

Pencabutan kewenangan penyidikan tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Baca juga: Dengan Dukungan Personil BKO Brimob, Polsek Sopai Laksanakan Operasi Yustisi Malam Hari

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor B/1092/II/REN.1.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan polsek tertentu, " tulis Sigit, mengutip surat yang diteken Kapolri 23 Maret 2021.

Baca juga: Pastikan Aman, Kapolda Irjen Pol Merdisyam Tinjau Langsung Unjuk Rasa di Flyover Makassar

Keputusan ini adalah tindak lanjut program prioritas Jenderal Sigit yang disampaikan pada Commander Wish. Bagian dari program prioritas Kapolda pada bidang transformasi serta kegiatan penguatan polsek dan polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri.

Sekaligus memperhatikan usulan dari polda-polda perihal penunjukan polsek yang hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta tidak melakukan penyidikan.

Baca juga: Giat Pasangan Stiker, Kasat Lantas Polres Maros Turun Langsung Ke Jalan Pasang Himbau Ayo Pakai Masker

Ada sejumlah kriteria atau alasan sebuah polsek tidak melakukan penyidikan. Mulai dari jarak tempuhnya dekat dengan polres, ada pula yang karena hanya menerima sedikit laporan polisi dalam setahun.

Dari seluruh polda, tak ada polsek di Polda Metro Jaya yang dinyatakan tidak melakukan penyidikan. Itu berarti semua polsek di Polda Metro Jaya dapat melakukan penyidikan.

Baca juga: Bagikan Stiker, Sat Lantas Polres Luwu Timur Sasar Pengendara

Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(Imbris Ghadni)

Baca juga: Kampanye Pilkada 2020, Kapolres Pangkep AKBP Ibrahim Aji Cek Kesiapan Personil Pengamanan