Kapolri Copot Kewenangan Penyidikan 1.062 Polsek se-Indonesia

Kapolri Copot Kewenangan Penyidikan 1.062 Polsek se-Indonesia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait kepolisian sektor (polsek). Isinya, tidak semua polsek dapat melakukan penyidikan. Total, ada 1.062 polsek di Indonesia yang tidak bisa lagi melakukan penyidikan.

Pencabutan kewenangan penyidikan tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor B/1092/II/REN.1.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan polsek tertentu, " tulis Sigit, mengutip surat yang diteken Kapolri 23 Maret 2021.

Keputusan ini adalah tindak lanjut program prioritas Jenderal Sigit yang disampaikan pada Commander Wish. Bagian dari program prioritas Kapolda pada bidang transformasi serta kegiatan penguatan polsek dan polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri.


Sekaligus memperhatikan usulan dari polda-polda perihal penunjukan polsek yang hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta tidak melakukan penyidikan.

Ada sejumlah kriteria atau alasan sebuah polsek tidak melakukan penyidikan. Mulai dari jarak tempuhnya dekat dengan polres, ada pula yang karena hanya menerima sedikit laporan polisi dalam setahun.

Dari seluruh polda, tak ada polsek di Polda Metro Jaya yang dinyatakan tidak melakukan penyidikan. Itu berarti semua polsek di Polda Metro Jaya dapat melakukan penyidikan.

Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(Imbris Ghadni)

Bogor
Imbris Ghandi

Imbris Ghandi

Previous Article

Sekda Bagikan Bingkisan Idul Fitri untuk...

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 50

Postingan Tahun ini: 1645

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 36

Postingan Tahun ini: 1709

Registered: Feb 19, 2021

Ishak

Ishak verified

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 34

Registered: Jul 31, 2021

Ernest Hendri

Ernest Hendri verified

Postingan Bulan ini: 26

Postingan Tahun ini: 2608

Registered: Jul 9, 2020

Profle

Zul Chilalek

Pedagang Ngotot Buka Pasar Sapi Sendiri di Sepandi, Pemdes Gayam 'Gak Mau Tau'
Kembangkan Potensi Desa, Balon Kades Manggalung  Burhan Siap Bangun Kerjasama
Rumah Tongkonan Warga Kena Longsor, Diduga Imbas Proyek PHJD 2021, Ini Komentar Pemuda Torut
Presiden Jokowi: PPKM Level IV Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021

Follow Us

Recommended Posts

Permintaan Bupati Tegal Soal Kuota Vaksin Ditanggapi Gubernur Jawa Tengah
Nekat Gelar Pesta Ditengah Pemberlakuan PPKM Level III, Tim Gugus Bersama Polsek Parongil Bubarkan Hajatan di Lae Parira
Gugus Tugas Laporkan Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkab Simalungun Tidak Tanggap
Kepengurusan GOW Tanah Datar Periode 2021-2026 Dikukuhkan, Bupati Eka Putra