Kapolri Copot Kewenangan Penyidikan 1.062 Polsek se-Indonesia

Kapolri Copot Kewenangan Penyidikan 1.062 Polsek se-Indonesia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait kepolisian sektor (polsek). Isinya, tidak semua polsek dapat melakukan penyidikan. Total, ada 1.062 polsek di Indonesia yang tidak bisa lagi melakukan penyidikan.

Pencabutan kewenangan penyidikan tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor B/1092/II/REN.1.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan polsek tertentu, " tulis Sigit, mengutip surat yang diteken Kapolri 23 Maret 2021.

Keputusan ini adalah tindak lanjut program prioritas Jenderal Sigit yang disampaikan pada Commander Wish. Bagian dari program prioritas Kapolda pada bidang transformasi serta kegiatan penguatan polsek dan polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri.


Sekaligus memperhatikan usulan dari polda-polda perihal penunjukan polsek yang hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta tidak melakukan penyidikan.

Ada sejumlah kriteria atau alasan sebuah polsek tidak melakukan penyidikan. Mulai dari jarak tempuhnya dekat dengan polres, ada pula yang karena hanya menerima sedikit laporan polisi dalam setahun.

Dari seluruh polda, tak ada polsek di Polda Metro Jaya yang dinyatakan tidak melakukan penyidikan. Itu berarti semua polsek di Polda Metro Jaya dapat melakukan penyidikan.

Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(Imbris Ghadni)

Bogor
Imbris Ghandi

Imbris Ghandi

Previous Article

Putusan Kasasi MA Turun, Majelis Sabuk Hitam...

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 91

Postingan Tahun ini: 530

Registered: Sep 25, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 39

Postingan Tahun ini: 992

Registered: Sep 22, 2020

H. Syamsul Hadi, S.Pd

H. Syamsul Hadi, S.Pd

Postingan Bulan ini: 32

Postingan Tahun ini: 176

Registered: Jan 24, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 518

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Azhar Harahap

Sat Narkoba Polres Bantaeng Amankan 2 Warga dan 1 Oknum Polisi, Tes Urine Positif
Aneh, Oknum Bendahara DPRD Jeneponto Bawa Kabur Uang Negara Rp500 Juta, Sekwan: Itu Alami Tak Perlu Dipersoalkan
Akhirnya Terjawab Sudah, MK Terima Gugatan  Dan Mengadili Perkara PSU Pilkada 2020
Hasil PSU Pilkada Di Gugat Ke MK, Daerah PSU Masuk Sengketa Jilid II

Follow Us

Recommended Posts

17 Orang Warga Asahan Terkonfirmasi Covid-19, 27 Sembuh dan 9 Orang Suspect per 7 Mei
Pemkab. Asahan Ikuti RUPSLB Bank Sumut 2021 Secara Virtual
Anggota DPRD Kota Padang, Dasman, Safari Ramadhan di Masji'd Raya Pauh
Kunjungan Tim Monitoring Evaluasi dari Kementerian PAN RB di Kabupaten Asahan
Zoom Meeting, Hengky Bahas Revitalisasi Kebijakan Ekonomi Kemaritiman