Johan Rosihan: Anggaran Pengecetan Pesawat Kepresidenan Lebih Baik Dialihkan Ke Sektor Pertanian

Johan Rosihan: Anggaran Pengecetan Pesawat Kepresidenan Lebih Baik Dialihkan Ke Sektor Pertanian

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritisi rencana pemerintah melakukan pengecatan pesawat kepresidenan. Ia menilai rencana pengecatan pesawat kepresidenan di masa pandemi ini sangat tidak substansial jika dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang anggarannya terus dilakukan pemotongan.

“Seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan pengalokasian anggaran bidang pertanian dan pangan untuk peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional, hal ini jauh lebih substantial dibanding penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat, ” tegas Johan dalam berita rilisnya, Kamis (5/8/2021).

Sangat disesalkan bila pemerintah melakukan hal tersebut disaat negara dilanda musibah pandemi seperti ini, dimana hampir seluruh sektor strategis dilakukan recofusing anggaran, seperti halnya sektor pertanian. 

Selanjutnya legislator Fraksi PKS ini merinci perkembangan anggaran tanaman pangan yang pada APBN 2021 sebesar Rp4, 9 triliun, setelah dilakukan recofusing berkurang drastis menjadi Rp3, 2 triliun. Demikian juga dengan ABT 2021 juga mengalami pemotongan anggaran, bahkan pagu indikatif 2022 dilakukan pengurangan sangat besar dibanding tahun ini.

“Saya sangat sesalkan kebijakan pengurangan anggaran sektor pangan dan pertanian secara umum pada masa pandemi ini. Dimana, petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian, ” ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini secara tegas menyatakan, daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk pengecatan pesawat, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.

Dikatakannya, pemerintah harus sadar bahwa saat ini terdapat 26 kabupaten/kota dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kab/kota dalam status rentan rawan pangan serta 30 kab/kota dalam kondisi agak rentan rawan pangan. Jadi totalnya terdapat 76 kab/kota yang harus segera mendapat tindakan khusus agar memiliki ketahanan pangan yang cukup baik.

Johan menyarankan, pemerintah harus lebih selektif dalam penggunaan anggaran kepada hal-hal yang lebih prioritas dan tidak hanya mementingkan simbol dan seremonial. Karena persoalan riil dari rakyat saat ini sangat banyak terutama urusan pangan.

"Saya minta pemerintah lebih fokus menangani penyebab utama dari banyaknya kabupaten yang rentan pangan serta segera tambah alokasi anggaran untuk meningkatkan rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih dan menurunkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, ” tutup Johan Rosihan.(Adbravo)

Jakarta
Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Previous Article

Tinjau Vaksinasi Merdeka Candi, Kapolri...

Next Article

Ada Keganjilan Perpanjangan Kontrak Listrik...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 226

Postingan Tahun ini: 821

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 185

Postingan Tahun ini: 2103

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 170

Postingan Tahun ini: 2064

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 109

Postingan Tahun ini: 333

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Polres Agam Gelar Apel Pasukan Operasi Singgalang 2021
2 Rumah Dihantam Longsor di Nyiur Melambai Pelangai Pessel
Para Pedagang Kaki Lima Jangan Takut, SPPI Akan Dibentuk 
Mengantisipasi Meningkatnya Klaster Baru, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Mulai Dengan Prokes Ketat
Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, BPAN Soroti Pembangunan Rehap Jaringan Irigasi TA 2021 di Desa Tapen Bawen