Jangan Paksakan Musorkab KONI Simalungun, Ini Kata Ketua PRSI

Jangan Paksakan Musorkab KONI Simalungun, Ini Kata Ketua PRSI
Ketua PRSI Simalungun Iwan Damanik

SIMALUNGUN- Pengurus Cabang Olah Raga, PRSI Simalungun meminta dan mendesak agar KONI Provinsi Sumatera Utara menunda, sekaligus membatalkan kegiatan pelaksanaan Musyawarah Olah Raga Kabupaten - Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Musorkab - Koni) pada hari Rabu (29/07/2020) di Kabupaten Simalungun.

Ketua PRSI Kabupaten Simalungun Iwan Damanik menyampaikan pers rilisnya melalui pesan aplikasi, Selasa (28/07/2020) sekira pukul 20.12 WIB.

"Dalam rencana pelaksanaan Musorkab tersebut, pihak kami melihat banyaknya kejanggalan serta pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, maka kami memandang pelaksanaan tersebut terkesan dipaksakan," kata Iwan Damanik mengawali rilisnya.

Lebih lanjut, Iwan Damanik menyebutkan bahwa KONI ini bukanlah sebuah organisasi abal-abal, konsep segala aturan tentang musyawarah sudah tertuang dalam AD/ART dan hal ini prinsip organisasi KONI.

"Maka AD/ART, adalah yang merupakan petunjuk yang wajib dipatuhi oleh setiap jenjang organisasi, jangan ada yang dilanggar, apalagi jika kita ingin melahirkan pemimpin yang berkualitas," terang Iwan.

Terkait persoalan ini, Iwan Damanik pun meminta kepada seluruh pengurus cabang agar satu suara mendesak penundaan serta pembatalan kegiatan Musorkab itu.

"Sekali lagi saya meminta kepada seluruh pengurus cabang Olah Raga di Kabupaten Simalungun untuk mendesak penundaan atas kegiatan tersebut sebab dilakukan terkesan gegaba, rawan terjadinya pelanggaran dan apabila Musorkab tetap terlaksana maka kita tidak tau bagaimana nasib KONI Simalungun ke depannya," ucap Iwan Damanik menegaskan.

Selanjutnya, hal yang sama juga disampaikan Sekretaris PRSI Simalungun Tamrin Sitio menerangkan, Ketua KONI Provinsi Sumatera Utara harus menunda dan membatalkan Musorkab yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Juli 2020.

"Karena sarat dengan pelanggaran peraturan yang ada dalam AD ART KONI, jangan KONI Sumatera Utara malah mengamini pelaksanaan Musorkab yang banyak menuai kontroversi dan menjurus pada pelanggaran AD / ART KON," sebut Tamrin Sitio menimpali.

Menurutnya, Tamrin Sitio menegaskan, kita pasti akan lawan tindakan semena-mena seperti ini dan kita tidak mau ke depan KONI Simalungun menghadapi kemunduran, sebab melahirkan pemimpin dari hasil Musorkab yang melanggar aturan organisasi.

"Seharusnya aturan AD/ART yang dipatuhi dan sangat disesalkan atas pelaksanaan Musorkab KONI Simalungun di masa Pandemi Covid-19 saat ini. Soal izin keramaian oleh Pihak Kepolisian menjadi rancu, padahal diketahui bersama di Kabupaten Simalungun berdasarkan laporan TGTPP Covid-19 berstatus zona merah," pungkas Tamrin Sitio.

(Amry Pasaribu; rel)