Tony Rosyid
PAINAN - Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten termiskin di Indonesia. Miskin sumber daya alam (SDA), lahan pertanian, dan perkebunan pun terbatas karena sebagian besar berbukit dan masuk kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).
Walaupun Pesisir Selatan mempunyai garis pantai terpanjang di Sumatera Barat, atau bahkan di Indonesia, masyarakatnya secara alamiah bukanlah nelayan, tapi sebagian besar petani, walaupun ada yang jadi nelayan itu pun jumlahnya tidak signifikan.
Itulah beberapa sebab mengapa masyarakat Pesisir Selatan sebagian besar miskin, karena faktor alam yang berakibat secara simetris pada kualitas sumber daya manusia (SDM)nya, rendah.
Pendidikan berbayar juga menjadi salah satu faktor yang memiskinkan masyarakat Pesisir Selatan. Pendidikan yang seyogyanya menjadi jalan pintas meningkatkan harkat dan martabat masyarakatnya, karena berbayar dan membutuhkan biaya yang kadang-kadang tidak diduga melalui pungutan-pungutan liar di sekolah mengakibatkan banyak anak-anak yang berhenti di tengah jalan atau tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
|
Baca juga:
PSU Pilgub Jambi Dipersiapkan Matang
|
Dengan pergi ke sekolah berarti mengurangi waktu untuk membantu orang tua di sawah atau di ladang dan membayar pungutan sekolah berarti duit keluar lagi. Jadi dengan bersekolah ada dua hal yang harus dihadapi masyarakat Pesisir Selatan yang sebagian besar miskin tersebut.
Kalau begitu lebih baik berhenti sekolah dulu, dan langsung merantau bekerja di pabrik atau menjadi pedagang kaki lima saja.
Selama ini kita belum melihat secara massive pemerintah daerah mulai dari pemerintahan nagari atau desa, sampai pemerintahan kabupaten memberikan beasiswa untuk perguruan tinggi bagi anak-anak yang berprestasi, walaupun nagari mendapatkan dana yang jumlahnya cukup fantastis, tapi belum bisa dirasakan dalam peningkatan kualitas SDM warganya.
Selanjutnya kemiskinan juga menimbulkan masalah kesehatan, mulai dari anak-anak yang kurang gizi atau stunting, sampai warga yang sakit karena kelelahan bekerja sementara asupannya tidak sepadan dengan energi yang dikeluarkan, begitu juga halnya para warga lansia, sakit merupakan hal yang biasa.
Pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit akan menimbulkan masalah baru, wajib bayar apabila tidak punya BPJS, sementara untuk bayar iyuran bulanan saja mereka tidak mampu, karena BPJS mewajibkan Kepala Keluarga membayarkan iyuran setiap anggota keluarganya.
Ketiadaan BPJS saat ini sudah menjadi momok bagi warga Pesisir Selatan yang sakit. Pergi ke rumah sakit berarti mengeluarkan biaya dan meninggalkan pekerjaan, sehingga warga yang menderita sakit hanya dirawat seadanya secara tradisional atau mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas di warung-warung yang hanya penghilang rasa sakit, paracetamol.
Hal ini lebih diperparah lagi oleh kurangnya keterbukaan informasi tentang Rencana Kerja, Anggaran, dan Kegiatan Lembaga (RKA/KL) mulai dari pemerintahan nagari sampai pemerintahan kabupaten.
Masyarakat tidak tahu pasti berapa suatu nagari mendapat Dana Desa, dan kemana dana desa itu dibelanjakan, dan kalaupun ada yang dibelanjakan dalam bentuk pekerjaan infrastruktur itupun bisa diketahui siapa saja pelaksananya, orangnya itu-itu saja, dan jarang yang padat karya.
Jangan coba warga bertanya tentang dana desa, sedang wartawan pun bertanya selalu menghindar dan tidak jarang jawabannya "itu bukan urusan Anda."
Mungkin para pejabat yang dipilih oleh rakyat ini lupa kalau uang dan jabatan yang diamanahkan kepadanya adalah milik rakyat, dan dia hanya seorang pelayan, kalau tidak boleh dikatakan "Babu" rakyat, tapi tingkah polanya sudah seperti raja dan turunan raja, yang seolah-olah kekuasaannya abadi dan tidak tergantikan, dan uang rakyat itu "warisan bapak moyang" maaf agak sedikit "sarkastis", dan terimakasih bagi pejabat yang sudah tahu diri.
Saya pernah mendapat laporan keuangan BPK, yang isinya bikin bulu roma merinding melihat kinerja para pejabat yang hidupnya dari uang rakyat ini.
Ada pajak yang tidak terpungut, ada kelebihan bayar upah pungut pajak, ada yang menggunakan kwitansi fiktif, dan hal-hal yang sangat memalukan lainnya.
Sudah saatnya RKA/KL dan Laporan Audit BPK ini sebagai pasangan antara janji dan realisasi ini diumbar kepada semua rakyat, karena itu hak publik sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, sehingga tidak seorang pun pejabat bejat ini bisa bertahan dari jabatannya, dan terus melakukan hal yang sama karena rakyat tidak tahu apa yang dikerjakan selama ini, KORUPSI, KOLUSI, dan NEPOTISME alias KKN.
Momen pilkada ini adalah momen rakyat, mengevaluasi kinerja yang sudah-sudah, mengukur kemampuan dan janji yang baru muncul.
Walaupun ada calon yang seolah-olah baru muncul tapi sebenarnya dia incumbent juga tapi hanya makan gaji buta, atau ada juga wakil rakyat yang mencalon juga kita lihat kinerjanya selama jadi wakil rakyat selama ini, apakah dia memperjuangkan hak rakyat di gedung DPRD, atau hanya memperjuangankan kepentingan pribadi dan menghabis SPPD dengan jalan-jalan dan pura-pura rapat di luar daerah, tapi sebenarnya cuma menghabiskan uang yang sudah dianggarkan saja.
Pilihan sekarang berada di tangan rakyat, tapi ada beberapa hal mendesak yang harus diperhatikan dari para calon pemimpin daerah ini, apakah dia memikirkan pendidikan gratis dan mendukung peningkatan sumber daya manusia, apakah paslon ini memperjuangkan perawatan kesehatan gratis bagi semua warga, dan apakah mereka terbuka terhadap Rencana Kerja dan Anggaran serta Kegiatan Lembaga (RKA/KL) dari pemerintahan yang akan mereka jalanan nanti apabila mereka terpilih.
Kalau jawabnya iya, dan terlihat jelas mereka akan memperjuangkan ke tiga hal itu, maka pilihlah mereka.
Tapi kalau mereka hanya menjual kecap tentang pembukaan lapangan kerja dan hal-hal indah lainnya yang tidak masuk akal, paslon ini berbahaya!!!
Painan, 30 November 2020
Hendri Kampai
Pengamat dan Praktisi Keterbukaan Informasi
|
Baca juga:
AKAS Pasang Tema Baru "3 Kali Lebih Mantap"
|
HermanDjide 
Editor Jus 
