Hendri Kampai: Jika Para Pejabatnya Mau, Indonesia Pasti Sejahtera dan Maju

PEMERINTAHAN - Indonesia adalah negeri yang kaya akan potensi. Dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke, sumber daya alam yang melimpah, dan populasi yang besar, negara ini memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Namun, harapan besar ini sering kali terhalang oleh satu masalah mendasar: kurangnya integritas dan semangat pengabdian di kalangan sebagian pejabat negara. Di balik janji-janji kampanye yang gemerlap, sayangnya, banyak pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, atau kroni daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.

Potensi Besar Indonesia
Tidak dapat disangkal, Indonesia memiliki segala hal yang diperlukan untuk menjadi negara maju. Dalam bidang sumber daya alam, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan tambang, hasil laut, dan agraria yang melimpah. Gas alam, minyak bumi, batu bara, hingga hasil hutan menjadi andalan dalam perekonomian nasional. Selain itu, posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan internasional memberikan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki banyak negara lain.

Baca juga: Masyarakat Bersama Dua Tahun Pemerintahan Bupati Bantaeng

Dari sisi sumber daya manusia, Indonesia juga memiliki populasi yang besar, yang jika dikelola dengan baik, bisa menjadi kekuatan ekonomi luar biasa. Dengan 270 juta penduduk, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar sekaligus tenaga kerja potensial untuk menggerakkan ekonomi. Lebih dari itu, Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar dan berbakat di berbagai bidang, mulai dari teknologi, sains, seni, hingga olahraga.

Namun, mengapa semua potensi besar ini belum mampu membawa Indonesia ke level yang setara dengan negara maju lainnya? Jawabannya terletak pada masalah tata kelola dan moralitas.

Baca juga: Arifin Cuti, Benny Sampirwanto Jabat Pjs Bupati Trenggalek

Mentalitas Elit: Egoisme dan Korupsi
Salah satu penghambat terbesar bagi kemajuan Indonesia adalah budaya egoisme yang masih mengakar kuat di kalangan sebagian pejabat publik. Banyak pejabat yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri, membangun dinasti politik, atau sekadar memenuhi ambisi pribadi, tanpa memikirkan dampaknya terhadap rakyat yang mereka wakili. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi bukti nyata dari hilangnya jiwa pengabdian dalam kepemimpinan.

Korupsi telah menjadi masalah klasik yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dari sektor pendidikan hingga infrastruktur, praktik korupsi menyebabkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat bocor di tengah jalan. Akibatnya, rakyat harus menanggung beban berupa fasilitas yang tidak memadai, pelayanan publik yang buruk, dan peluang yang semakin sempit untuk meningkatkan taraf hidup.

Baca juga: Airin Pulangkan Pasien Covid-19 Yang Sudah Berhasil Sembuh

Lebih jauh lagi, adanya praktik nepotisme memperparah ketidakadilan dalam sistem. Dinasti politik yang berkembang di berbagai daerah menutup peluang bagi individu-individu berbakat yang ingin berkontribusi bagi bangsa. Sering kali, kepemimpinan ditentukan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan atau hubungan keluarga dengan penguasa.

Dibutuhkan Orang Jujur dan Berintegritas
Yang dibutuhkan Indonesia bukanlah lebih banyak orang pintar, melainkan lebih banyak orang jujur. Dalam sejarah, kita telah melihat bagaimana pemimpin-pemimpin berintegritas mampu mengubah nasib suatu bangsa. Sosok seperti Bung Hatta dan Ki Hajar Dewantara adalah contoh nyata dari pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Mereka bukan hanya bekerja keras untuk bangsa, tetapi juga memberikan teladan moral yang tinggi.

Baca juga: Gubernur DKI, Anies Baswedan, Lantik Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Kejujuran adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Pejabat yang jujur tidak akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Mereka akan bekerja dengan penuh dedikasi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan moral harus menjadi prioritas dalam membangun generasi penerus yang memiliki semangat pengabdian kepada negara.

Jalan Menuju Kemajuan
Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera, perubahan besar harus dimulai dari puncak kepemimpinan. Reformasi birokrasi, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan penguatan transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah langkah awal yang harus diambil. Selain itu, sistem demokrasi harus dijaga agar tidak dikuasai oleh kepentingan elit tertentu, melainkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Baca juga: Ini Masukan Fraksi-fraksi DPRD Jatim Terkait P APBD Tahun Anggaran 2020

Perubahan ini tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu. Namun, dengan komitmen dan semangat kolektif, impian untuk melihat Indonesia menjadi bangsa yang besar bukanlah hal yang mustahil. Semua elemen masyarakat, termasuk rakyat biasa, harus turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan dukungan kepada pemimpin-pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas.

Indonesia tidak kekurangan potensi, tetapi kekurangan integritas di kalangan sebagian pejabat. Jika para pemimpin benar-benar memiliki niat tulus untuk melayani bangsa, Indonesia pasti bisa maju dan sejahtera. Sebaliknya, selama egoisme dan korupsi terus merajalela, impian besar ini akan tetap menjadi angan-angan. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua, dan perubahan harus dimulai dari kesadaran bahwa kejujuran adalah fondasi utama dari setiap kemajuan.

Jakarta, 20 November 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi