Hendri Kampai: Di Indonesia, Ketahanan Negara Tergantung pada Ketahanan Dompet Emak-emak

EKONOMI - Di Indonesia, ada satu indikator sosial yang sering diabaikan tetapi memiliki dampak besar terhadap stabilitas negara: ketahanan dompet emak-emak. Sejatinya, ekonomi rumah tangga adalah pilar utama ketahanan nasional.

Ketika daya beli ibu-ibu menurun drastis, ketegangan politik dan keamanan meningkat. Fenomena ini bukan sekadar anekdot sosial, melainkan kenyataan historis yang berulang dalam berbagai krisis ekonomi. 

Baca juga: Beri Bantuan Modal Usaha, Muhammad Yusran Lalogau: Kami Akan Tingkatkan Usaha Kecil Jadi Besar

Daya Beli dan Eskalasi Ketidakpercayaan
Ketahanan dompet emak-emak bukan sekadar perkara pengelolaan keuangan rumah tangga, melainkan cerminan dari kondisi ekonomi nasional.

Ketika daya beli melemah akibat inflasi, kenaikan harga bahan pokok, atau kebijakan fiskal yang tidak pro-rakyat, tekanan sosial meningkat. Semakin sulit emak-emak memenuhi kebutuhan keluarganya, semakin besar gelombang ketidakpercayaan terhadap pemerintah. 

Baca juga: Berikan Kontribusi Signfikan bagi Perekonomian Nasional, Kemenperin Fokus Genjot Kinerja Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil

Jika kita mengingat sejarah, krisis moneter 1998 menjadi bukti nyata bagaimana keterpurukan ekonomi, PHK massal, dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi menjadi pemicu gelombang demonstrasi besar-besaran.

Di titik ini, kesamaan penderitaan menjadi pemersatu rakyat, melampaui sekat ideologi dan golongan. Ketika perut kosong, semua orang bisa bersatu melawan penguasa yang dianggap gagal.

Baca juga: Visitasi PKN Tk.II Kolaborasi Dan Sinergitas Potensi Daerah Lampung

Saat ini, Indonesia menghadapi situasi yang serupa. PHK massal, usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tumbang, serta ketidakstabilan harga kebutuhan pokok menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja.

Bansos dan retorika optimisme ekonomi tidak cukup untuk meredam kekecewaan publik, terutama jika ada kesenjangan yang semakin mencolok antara elite dan rakyat biasa. 

Baca juga: Terus Produktif, 90 Persen Sawah di Abdya Rampung Dibajak

Korupsi dan Skandal: Percikan Api dalam Barel Bensin
Di tengah ketidakstabilan ekonomi, skandal korupsi justru semakin menambah bahan bakar dalam bara kemarahan masyarakat. Kasus dugaan korupsi di Pertamina serta skandal oplosan Pertalite menjadi Pertamax yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah bukan sekadar penyimpangan keuangan, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. 

Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang efisiensi dan subsidi energi jika di saat yang sama ada mafia yang bermain dalam distribusi BBM? Harga bahan bakar adalah elemen utama yang menentukan harga pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya. Jika harga BBM tinggi akibat praktik korupsi dan monopoli, maka dampaknya akan langsung terasa di meja makan rumah tangga. 

Baca juga: OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial dan ketahanan negara. Jika korupsi terus berlangsung tanpa hukuman yang setimpal, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum. 

Dari Protes Ekonomi ke Ketidakstabilan Politik
Ketika dompet emak-emak kosong, bukan hanya ekonomi yang terguncang, tetapi juga kestabilan politik dan keamanan nasional. Dalam sejarah, ketidakpuasan ekonomi sering kali berujung pada protes sosial besar-besaran.

Dari demonstrasi mahasiswa hingga gelombang aksi buruh dan pedagang kecil, semuanya bermuara pada satu kesimpulan: rakyat merasa tidak diurus oleh pemimpinnya. 

Jika ketidakpercayaan ini mencapai titik puncak, maka bukan tidak mungkin akan muncul pembangkangan sosial yang lebih besar, baik dalam bentuk aksi demonstrasi nasional maupun perlawanan dalam bentuk lainnya. Pemerintah yang gagal menjaga kesejahteraan rakyat akan menghadapi konsekuensi politik yang berat. 

Solusi: Jangan Hanya Retorika, Beri Kebijakan Nyata!
Jika pemerintah ingin menjaga stabilitas, bukan bansos yang dibutuhkan, tetapi kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain: 

Baca juga: Ketua Dekranasda Luwu Timur Siap Kembangkan Produk Kreatif

1. Transparansi dan penegakan hukum atas skandal korupsi energi. Jika mafia BBM dan oknum yang terlibat korupsi dibiarkan bebas, maka kepercayaan publik tidak akan pulih. 

2. Kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Jangan biarkan subsidi justru dinikmati oleh industri besar sementara rakyat kecil tetap harus membayar mahal untuk kebutuhan dasar mereka. 

3. Revitalisasi UMKM dan sektor informal. Banyak keluarga bergantung pada usaha kecil, dan tanpa dukungan konkret dari pemerintah, gelombang PHK dan kemiskinan akan terus meningkat. 

4. Pengendalian harga kebutuhan pokok. Emak-emak tidak butuh janji, mereka butuh harga beras, minyak goreng, dan gas yang stabil agar kehidupan sehari-hari tetap berjalan. 

Ketahanan negara bukan hanya soal kekuatan militer atau pertahanan siber. Ketahanan nasional dimulai dari ketahanan ekonomi rumah tangga. Jika emak-emak masih bisa belanja dengan tenang, itu berarti ekonomi masih stabil. Tetapi jika dompet emak-emak sudah tipis dan mereka mulai marah, maka bersiaplah: itu tanda bahwa negara sedang berada di ujung tanduk. 

Baca juga: Kunjungi Pelatihan Wirausaha, Endang Budi Karya Kagumi Keindahan Ulos Batak

Pemerintah bisa berbicara panjang lebar tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi jika rakyat masih sulit makan dan korupsi tetap merajalela, maka itu hanya ilusi yang tidak akan bertahan lama.

Jakarta, 16 Maret2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi