Dukung KWD UNESCO, Johan Desak Pemerintah Tinjau Ulang Proyek Pembangunan Pulau Komodo

Jakarta - Anggota DPR RI dari PKS Johan Rosihan menyatakan dukungannya atas rekomendasi dari Komite Warisan Dunia (KWD) UNESCO yang menyatakan agar Pemerintah Indonesia menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar Kawasan Taman Nasional Komodo karena berpotensi mengancam kelestarian Kawasan tersebut.

 Menurutnya pemerintah harus segera meninjau ulang semua rencana proyek infrastruktur dan memastikan agar kebijakan pengembangan pariwisata Pulau Komodo berbasis ilmu pengetahuan dan menerapkan strategi yang memprioritaskan kelestarian Komodo sebagai situs warisan dunia, ujar Johan.

Baca juga: Tasyakuran Milad BKPRMI Ke 43 Di Hadiri Walikota Tangsel

Beliau juga mempertanyakan dasar penetapan Loh Buaya di Pulau Rinca sebagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Taman Nasional Komodo. Karena menurutnya masih banyak lokasi lain yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk agar peningkatan infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi wisata alam.

“Pemerintah harus memperbaiki strategi pengelolaan wisata alam Loh Buaya agar menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan dan penerapan AMDAL yang sesuai dengan standar Pusat Warisan Dunia, ” papar Johan dalam siaran persnya, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: PJ. Gubernur Ajak Pemkot Jambi Percepat Pembangunan

Pemerintah agar memberi penjelasan kepada publik mengenai proses revisi zonasi  yang dilakukan di Pulau Rinca dan di Pulau Tatawa yang menyebabkan berkurangnya ruang publik dari 14, 35 Ha menjadi 3, 45 Ha sedangkan ruang usaha bertambah menjadi 17, 5 Ha.

“Perubahan zonasi di Kawasan Taman Nasional Komodo harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan scientific based demi masa depan ekosistem Pulau Komodo sebagai situs warisan dunia, ” tutur wakil rakyat dapil NTB itu.

Baca juga: Pengguna Listrik di Sulawesi Selatan Pada Masa Pandemi Naik

Anggota komisi IV DPR RI ini mempertanyakan rencana pemerintah  yang ingin menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai wisata premium tanpa kejelasaan konsep dan strategi pengelolaannya sebagaimana yang juga dipersoalkan oleh UNESCO bahwa indikasi model pariwisata yang diinginkan pemerintah adalah pariwisata massal.

“Atas hal ini, saya menekankan supaya pemerintah mengutamakan agar ekosistem Komodo tetap  terjaga dengan mengedepankan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan konservasi tersebut, ” urainya.

Baca juga: Sambangi 7 Kelurahan Di Kecamatan Paal Dua, Walikota Manado Edukasi Protokol Kesehatan

Johan juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan strategi pengembangan sumberdaya manusia (SDM) untuk melakukan kegiatan  konservasi, perlindungan dan pengawasan  di dalam kawasan, mengingat taman nasional Komodo dengan luas 170.300 Ha saat ini hanya memiliki jumlah SDM sekitar 120 orang. Selain itu, perlu dukungan untuk produk kerajinan lokal dan peningkatan kapasitas pemandu wisata lokal serta peningkatan program bantuan kepada masyarakat sekitar Kawasan Komodo.

“Taman Nasional Komodo memiliki daya tarik hewan Komodo dan landscape yang unik serta memiliki daya tarik ekosistem lautnya yang khas, yang memiliki daya dukung diving dan snorkeling di 23 lokasi, jadi perlu keseriusan pemerintah untuk lebih profesional mengelola potensi wisata Pulau Komodo termasuk wisata bahari agar menjadi pendapatan negara dari kegiatan wisata alam dengan tetap menjaga kelestarian Komodo sebagai warisan dunia, "tutup Johan.(Adbravo)

Baca juga: Berturut Empat Kali WTP, Wakil Bupati Barru Optimis Tahun Depan Barru Terima Penghargaan