Bareskrim Polri Tetapkan Eks Pegawai BPOM Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

    Bareskrim Polri Tetapkan Eks Pegawai BPOM Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

    JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menetapkan eks pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) inisial SD sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap direktur PT AOBI berinisial FK senilai Rp 3, 49 miliar.

    Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan tersangka SD dilakukan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.

    "Pemberian uang dari FK ke SD diduga dilakukan karena adanya permintaan dari SD ke FK berulang kali, " kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).

    Arief merinci sejumlah uang yang diberikan FK ke SD. Diantaranya uang sejumlah Rp 1 miliar untuk penggulingan Kepala BPOM, uang Rp 967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK, uang Rp 1, 178 miliar ke rekening SD dan Rp 350 juta sacara tunai untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

    Arief menjelaskan, penetapan tersangka terhadap SD dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan, kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara pada 24 Juni 2024.

    "Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan, " katanya.

    Penyidik juga telah melakukan penyitaan barang bukti uang Rp 1, 3 miliar dan 65 dokumen lainnya.

    Terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan SD, BPOM telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran disiplin terhadap SD berupa demosi dari jabatan Kepala Besar POM Bandung menjadi Pelaksana Balai Besar POM di Tarakan.

    Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni pasal 12 huruf (e) dan atau pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

    jakarta
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Rekognisi Profesor Melalui Kolaborasi Internasional...

    Artikel Berikutnya

    KLB, Jalan Konstitusional Selesaikan Kemelut...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Soroti Dugaan Tipikor Pembebasan Lahan SMAN 7 Baubau, HMI MPO Dorong Pemeriksaan
    Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat, Kodim 0811/Tuban Menggelar Kegiatan Bakti Kemandirian Masyarakat TA. 2024
    Polisi Laksanakan Patroli Perintis, Sisir Pertigaan Jalan Raya Pangkalan-Cariu
    Bhabinkamtibmas Desa Tamansari Ngawangkong Bersama Warganya
    Bhabinkamtibmas Desa Pinayungan Imbau Penghuni Kontrakan untuk Waspadai Curanmor

    Ikuti Kami