Bakamla RI Siap Gelar Operasi Udara Maritim 2023

Jakarta - -- Bakamla RI gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Udara Maritim “Bhuana Nusantara”, yang diadakan di Aula Ary Hasibuan Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023). Rapat ini dipimpin oleh Direktur Operasi Udara Bakamla RI Laksma Bakamla Ferdinand Roring, dan dihadiri jajaran Pejabat Tinggi dan Menengah Bakamla RI.

Dalam Rakor ini terdapat 4 materi yang disampaikan yaitu Peta Kerawanan, Analisa Ancaman dan Mekanisme Pertukaran Informasi; Materi Kesiapan Unsur Laut dan Gelar Operasi Laut Tahun 2023; Materi Data Anomali dan Target Kapal Operasi; serta Materi Rencana Pelaksanaan Operasi Udara Maritim “Bhuana Nusantara” Tahun 2023.

Baca juga: Karya Bakti Koramil 0808/02 Garum Bantu Pembangunan Musholla An Nur

Operasi akan diadakan dalam 3 periode. Periode pertama akan dilaksanakan di Zona Bakamla Tengah, periode II akan dilaksanakan di Zona Bakamla Barat. Di periode terakhir, operasi akan dilaksanakan di Zona Bakamla Barat.

Target operasi kali ini terdiri dari Illegal Fishing, Logging, and Mining, Penyelundupan (narkoba, miras, senjata, BBM, pencari suaka melalui jalur laut), Perompakan, Pencemaran laut, Pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), serta SAR terbatas (pencarian kapal yang terkena musibah berdasarkan perintah/kondisi aktual).

Baca juga: Dandim 0808/Blitar: Babinsa Harus Aktif Sosialisasikan Prokes Melalui 3M

Sebagaimana dijelaskan, tujuan dari operasi ini adalah menurunkan angka pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu, operasi ini juga berupaya meningkatkan waktu tanggap (response time) terhadap penanganan kejadian keamanan dan keselamatan di laut. Dengan adanya operasi ini diharapkan dapat mengurangi pemeriksaan berulang berdasarkan data aduan dari masyarakat pengguna laut.

Untuk membantu kelancaran operasi, Kolonel Bakamla David Hastiadi selaku Kasubdit Penyelenggaraan Operasi Laut Bakamla RI, memaparkan akan ada beberapa instansi yang ikut serta seperti TNI AL, KPLP, KKP, dan Polairud. Dalam rapat tersebut juga disampaikan beberapa titik lokasi rawan pelanggaran hukum berdasarkan intensitas kejadian pada tahun 2022 oleh Statistisi Ahli Madya pada Direktorat Datin Bakamla RI Kolonel Bakamla Tri Haryo.(*)

Baca juga: Danlantamal VIII Terima Laporan Kenaikan Pangkat Perwira Kala