Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto Minta Pemerintah Perketat Aturan DMO Batu Bara

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto Minta Pemerintah Perketat Aturan DMO Batu Bara
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah memperketat penerapan aturan kewajiban pasok ke pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) produk batu bara. Hal itu menyusul melonjaknya harga bahan bakar tersebut sekarang ini di level global.

“Upaya ini perlu dilakukan agar pembangkit tidak kekurangan pasokan batu bara di saat harga batu bara internasional sedang tinggi, " kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/7/2021). Diketahui, sejumlah PLTU akan melakukan penghentian operasi (shutdown) lantaran kekurangan pasokan batu bara. Hal itu diakibatkan karena produsen batu bara lebih memilih ekspor karena harga jual yang tinggi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengemukakan harga batu bara saat ini berada di angka 128, 4 dolar AS per ton atau menyentuh titik tertinggi sejak 10 tahun lalu. Sementara, harga batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri maksimal adalah 70 dolar AS per ton.

"Dari pengalaman sebelumnya, patut diduga pengusaha tambang batu bara domestik akan cenderung mengambil kesempatan profit dengan menjual batu baranya ke pasar ekspor. Ini tentu tidak kita inginkan. Karena akan membuat PLTU kita kekurangan bahan bakar, " jelas Mulyanto.

Oleh karena itu, Mulyanto pun memastikan akan meminta Kementerian ESDM melakukan pengawasan DMO secara ketat. Ia menambahkan jika sejumlah perusahaan swasta masih nekat tidak mau mengalokasikan batu baranya ke PT PLN, maka Kementerian ESDM bisa mengenakan denda.

"Kalau pengusaha nekat, maka izin kuotanya akan dikurangi dan kena denda oleh Kementerian ESDM, " ujarnya. Mulyanto menambahkan Indonesia sejauh ini telah mempunyai regulasi DMO batu bara sebesar 25 persen guna menjaga keterjaminan suplai untuk pembangkit listrik.

"Artinya, 25 persen produksi batu bara dari setiap pengusaha tambang wajib didedikasikan untuk kebutuhan dalam negeri, " ujarnya. Regulasi tersebut tercermin dari Keputusan Menteri ESDM No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri 2021, ditetapkan  penjualan batu bara untuk DMO pada 2021 ini minimal 25 persen dari produksi setiap produsen. (rdn/sf)

Mulyanto DPR RI PKS KOMISI VII
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Hari Pertama PPKM Darurat, Kapolri Tinjau...

Next Article

Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Tenaga Honorer...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 298

Postingan Tahun ini: 893

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 222

Postingan Tahun ini: 2140

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 219

Postingan Tahun ini: 2113

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 161

Postingan Tahun ini: 385

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

BHM Tawarkan Sertifikasi Halal ke Pemko Padang Panjang untuk Hewan Potong dan Kuliner
Gubernur Sulteng Tandatangani MoU Dengan PLN, Berikut isinya
Gubernur Sulteng Tandatangani MoU Dengan PLN, Berikut isinya
Jadi Penyiar Kreatif di Era Digital, KPID Sumbar Adakan Pelatihan untuk Penyiar se Sumatera Barat
Berkat Bantuan Modal dari Pemkab Bantaeng Pengusaha Meubel ini Suplai ke Luar Daerah