Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno Dorong Pendidikan dan Pelatihan bagi Petani

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno menyampaikan, dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia, 38 juta diantaranya adalah petani. Dengan persebaran 12.4 juta berpendidikan di atas Sekolah Dasar (SD) dan 25.6 juta berpendidikan di bawah SD. Untuk itu, dirinya mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan perluasan pendidikan dan pelatihan bagi petani.

Hal ini disampaikan Sutrisno dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekjen Kementan, Dirjen Perkebunan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Menurut Sutrisno, masih tingginya angka petani berpendidikan di bawah sekolah dasar ini membuat percepatan kedaulatan pangan yang selama ini ingin dicapai pemerintah Indonesia menjadi sulit untuk didorong.

"12.4 juta berpendidikan diatas sekolah dasar, 25.6 juta masih di bawah sekolah dasar. Apa artinya ini? Sumber daya manusia pertanian sulit untuk didorong untuk bisa mencapai percepatan kedaulatan pangan, " ujar legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Untuk itu, Sutrisno menyarankan kedepannya hal tersebut dapat dibenahi dengan memperbanyak dan memperluas pendidikan dan pelatihan kepada petani. Sehingga sumber daya manusia dalam bidang pertanian menjadi semakin baik.

"Saya, di Jatiwangi, di Majalengka sedang melakukan uji coba pengembangan budidaya padi ramah lingkungan dengan pengembangan bibit baru. Sangat luar biasa pak manfaatnya, (tetapi) petani sama sekali tidak paham itu. Jadi dengan disentuh itu harapannya adalah teknologi pertanian bisa ditingkatkan, " tambahnya.

Selain itu, politisi dapil Jawa Barat IX ini juga menambahkan bahwa berhasil tidaknya kedaulatan pangan juga bergantung pada tenaga penyuluh. Sehingga kedepannya, tenaga penyuluh diharapkan lebih responsif. "Saya berkali-kali mengusulkan jadikan (tenaga penyuluh) organik kementerian, tarik kepada UPT supaya tegas bahwa Kementerian Pertanian punya jejaring untuk bisa menyampaikan kepada petani, " tutupnya. (bia/es)