Anggota Komisi II DPR RI Cornelis Pertanyakan Isu Larangan Belanja Anggaran oleh Mendagri

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis Pertanyakan Isu Larangan Belanja Anggaran oleh Mendagri
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Cornelis dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan RDP dengan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu mengatakan, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah agar membelanjakan anggaran daerahnya  untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

"Tetapi (diberitakan) di media, Mendagri malah melarang (daerah) belanja. Ini perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan tidak benar apa yang disampaikan media itu. Ada Rp200 triliun lebih uang yang ada di bank supaya bisa mendongkrak ekonomi indonesia dan mengejar pertumbuhan, tetapi kenapa Mendagri melarang belanja dan meminta Menteri Keuangan untuk tidak mengeluarkan duit, ” tutur Cornelis di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengingatkan, seyogyanya Mendagri sebagai pembantu presiden, bagaimana untuk mempermudah agar target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh presiden bisa terwujud. Pada raker tersebut Cornelis juga mengutarakan beberapa kendala terkait aplikasi keuangan yang ada.

“Aplikasi keuangan tidak mudah dibuka, beda dengan sebelumnya yang kita pakai, tidak sinkron, tidak refocusing, tidak bisa melihat saldo, tetapi bisa dibuka ketika kita akan membayar pihak ketiga. Tolong disempurnakan aplikasi baru dengan Seskab, Sesneg, Kepala Staf Kepresidenan supaya kepada persoalan ini Presiden bisa turun tangan, " ungkapnya.

Di Indonesia, lanjutnya, dalam mengelola APBN Presiden tidak mempunyai kewenangan. "Seyogyanya Presiden punya kewenangan, otoritas, pengendalian, dan punya hak untuk mendistribusikan. Tetapi ini semua dipegang oleh Menteri Keuangan, seolah-olah Presiden tersandera oleh Menteri Keuangan, ” kritisi Cornelis.

Menyangkut masalah perbatasan, Cornelis mengimbau Mendagri agar bisa berkoordinasi dengan departemen/instansi lain agar tetap bisa membangun daerah perbatasan. Dikatakannya, proses pembangunan ini sedang berjalan, tetapi Mendagri juga harus mengkoordinasikan fasilitas lainnya. Presiden menghendaki perbatasan menjadi kawasan ekonomi yang bisa mengangkat pendapatan masyarakat di perbatasan, tapi ada satu persoalan yang sangat strategis, bahwa perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang perdagangan masih menggunakan perjanjian tahun 1978. 

"Oleh karenanya Mendagri perlu banyak membicarakan dengan Kementerian terkait lainnya. Karena target 2024, sebelum Presiden Joko Widodo selesai masa jabatannya, permasalahan (perbatasan) ini sudah clear, " pungkas legislator dapil Kalimantan Barat I itu. (dep/sf)

Cornelis DPR RI KOMISI II PDIP
Update

Update

Previous Article

Terkait Perkara Dugaan Korupsi IUP Batubara...

Next Article

Anggota Komisi X DPR RI Nur Purnamasidi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 281

Postingan Tahun ini: 1313

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 245

Postingan Tahun ini: 1365

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 168

Postingan Tahun ini: 791

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 159

Postingan Tahun ini: 275

Registered: Apr 16, 2021

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
banner

Follow Us

Recommended Posts

Divif 2 Kostrad Gelar Acara Lepas Sambut Komandan Satuan Jajaran dan Perwira Staf di GOR Vira Cakti Yudha Madivif 2 Kostrad
Pangdam IV/Dip : Bersama Kita Mampu Atasi Pandemi Covid-19
Kedai Sampan Suguhkan Konsep unik Kuliner di Kalimantan Timur
Prank Call Center 110, Polres Luwu Timur Pulangkan 13 Pelaku Anak Bawah Umur
Tekan Kasus Covid-19 Meningkatkan, Polresta Tangerang dan 3 Pilar Sebar 28.928 Masker di 119 Titik