Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta: Kelanjutan Pembahasan RUU PDP Tunggu Itikad Pemerintah

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) kembali pada itikad baik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai representasi pemerintah. Hal itu, menurut Sukamta, karena perbedaan sikap antara Komisi I DPR RI dan pemerintah terkait dengan penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi.

Baca juga: Test SKB CPNS, DPRD Kabupaten Blitar Lakukan Monitoring Prokes

“Belum adanya titik temu antara sikap Kominfo yang berkeras untuk menempatkan lembaga otoritas pengawas data pribadi di bawah kementerian dengan sikap Komisi I DPR yang menghendaki lembaga tersebut berada di bawah Presiden menyebabkan pembahasan RUU PDP mengalami deadlock, " kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (1/7/2021). 

Baca juga: Mahasiswa di Makassar Tolak Omnibus law, Satu Anggota DPRD Provinsi Sulsel Siap Teken Penolakan

Sukamta menilai lembaga atau badan pengawas data pribadi sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi berjalan sesuai standar. Selain itu, ada risiko penyimpangan yang bisa muncul karena saat ini data pribadi nilainya sangat mahal sehingga keberadaan lembaga itu semestinya ada di bawah Presiden untuk memastikan kewengannya kuat dan mampu berjalan lebih independen sebagai lembaga pengawas.

Baca juga: Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2021 DPRD Kabupaten Blitar

“Kalau berada di bawah Kominfo, saya meragukan nantinya bisa berjalan secara optimal, " ujarnya. Menurut legislator dapil DI Yogyakarta ini, pertimbangan yang tidak kalah strategis adalah agar lembaga pengawas itu setara dengan standar internasional, yaitu setara dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR).

Baca juga: Komjen Pol (Purn) Insmerda Lebang Menerima Kunjungan Silaturahmi Eva Stevany Bersama Yosia Rinto Kadang

Anggota Panita Kerja (Panja) RUU PDP itu menilai pembentukan lembaga atau badan pengawas itu sangat penting karena banyak rujukan teknis tentang kewajiban pengendali data yang diatur di dalam RUU PDP. "Kewajiban itu terkait dengan pengelolaan data pribadi masyarakat yang sangat penting, " tegas politisi PKS itu. 

Baca juga: Reses di Makale Tana Toraja, Jufri Sambara: Infrastruktur Fisik di Toraja Menjadi Program Prioritas dari Pemprov Sulawesi Selatan

Dalam hal ini, menurut Sukamta, masyarakat menyerahkan data mereka untuk dikelola, mulai data yang bersifat umum hingga bersifat spesifik, seperti data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan seksual, pandangan politik,   data keuangan, dan catatan kejahatan. Sukamta menilai semua data tersebut berharga karena itu tanggung jawab pengelola data sangat besar sehingga lembaga pengawas juga harus memiliki otoritas yang kuat agar mampu menjadi lembaga kontrol yang efektif. (bia/sf)