Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta: Kelanjutan Pembahasan RUU PDP Tunggu Itikad Pemerintah

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta: Kelanjutan Pembahasan RUU PDP Tunggu Itikad Pemerintah
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) kembali pada itikad baik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai representasi pemerintah. Hal itu, menurut Sukamta, karena perbedaan sikap antara Komisi I DPR RI dan pemerintah terkait dengan penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi.

“Belum adanya titik temu antara sikap Kominfo yang berkeras untuk menempatkan lembaga otoritas pengawas data pribadi di bawah kementerian dengan sikap Komisi I DPR yang menghendaki lembaga tersebut berada di bawah Presiden menyebabkan pembahasan RUU PDP mengalami deadlock, " kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (1/7/2021). 

Sukamta menilai lembaga atau badan pengawas data pribadi sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi berjalan sesuai standar. Selain itu, ada risiko penyimpangan yang bisa muncul karena saat ini data pribadi nilainya sangat mahal sehingga keberadaan lembaga itu semestinya ada di bawah Presiden untuk memastikan kewengannya kuat dan mampu berjalan lebih independen sebagai lembaga pengawas.

“Kalau berada di bawah Kominfo, saya meragukan nantinya bisa berjalan secara optimal, " ujarnya. Menurut legislator dapil DI Yogyakarta ini, pertimbangan yang tidak kalah strategis adalah agar lembaga pengawas itu setara dengan standar internasional, yaitu setara dengan standar General Data Protection Regulation (GDPR).

Anggota Panita Kerja (Panja) RUU PDP itu menilai pembentukan lembaga atau badan pengawas itu sangat penting karena banyak rujukan teknis tentang kewajiban pengendali data yang diatur di dalam RUU PDP. "Kewajiban itu terkait dengan pengelolaan data pribadi masyarakat yang sangat penting, " tegas politisi PKS itu. 

Dalam hal ini, menurut Sukamta, masyarakat menyerahkan data mereka untuk dikelola, mulai data yang bersifat umum hingga bersifat spesifik, seperti data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan seksual, pandangan politik,   data keuangan, dan catatan kejahatan. Sukamta menilai semua data tersebut berharga karena itu tanggung jawab pengelola data sangat besar sehingga lembaga pengawas juga harus memiliki otoritas yang kuat agar mampu menjadi lembaga kontrol yang efektif. (bia/sf)

Sukamta DPR RI KOMISI I PKS
UPDATES

UPDATES

Previous Article

Hari Pertama PPKM Darurat, Kapolri Tinjau...

Next Article

Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Tenaga Honorer...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 240

Postingan Tahun ini: 240

Registered: Apr 8, 2021

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 208

Postingan Tahun ini: 208

Registered: May 25, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 149

Postingan Tahun ini: 149

Registered: Aug 19, 2021

Nanang suryana saputra

Nanang suryana saputra

Postingan Bulan ini: 135

Postingan Tahun ini: 135

Registered: Jul 10, 2020

Profle

soniyoner

Empat Rumah Warga Kampung Lubuk Begalung kecamatan Lengayang Dipagar Kawat Berduri Oleh warganya sendiri.
Lempar Petugas Patroli Saat Malam Pergantian Tahun, Dua Pemuda di Nagekeo Diamankan
Baru Seminggu Menjabat, Kapolres Tanah Datar Ringkus 6 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba
Sehari Usai Dilantik, Kades Pappalluang Ditahan di Polres Jeneponto, Begini Kasusnya

Follow Us

Recommended Posts

Antisipasi Banjir Babinsa Koramil 08/RP Beri Saran Normalisasi Sungai Penghubung 2 Kelurahan 
Rusuh Di Mapolda Jabar, 725 Anggota LSM GMBI di Amankan Anggota Polri
Akhirnya Pelaku yang Bawa Kabur Kanit Tipidkor Polres Jeneponto Tak dapat Lolos di Tangan Pegasus
Silaturahmi dengan Kepala Sekolah, Anggota Koramil 02/Kaliori: Pentingnya Vaksinasi Anak 6-11 Tahun
Hasto Kristiyanto: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan Sudah diberi Sanksi Peringatan Berat